RADARINDO.co.id – Tanjungbalai : Walikota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), Selasa (23/9/2025).
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai tindaklanjut upaya Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai untuk mengadvokasi program pengembangan layanan pada RSUD dr Tengku Mansyur dan pembangunan Puskesmas Kampung Baru serta Puskesmas Teluk Nibung.
Baca juga: Mentan Beberkan 10 Merk Beras yang Langgar Mutu
Kedatangan Walikota Tanjungbalai diterima Sekretaris Jenderal Kesehatan Lanjutan, dr Sunarto M.Kes, didampingi Direktur Fasilitas Mutu Pelayanan Kesehatan Primer, Ainus, PMO Sekretaris Jenderal Kesehatan Lanjutan, Tiwi, serta mewakili Direktur Fasilitas Kesehatan Rujukan, Munir.
Dalam kesempatan itu, Walikota Mahyaruddin menyampaikan kondisi fisik dan peralatan RSUD yang membutuhkan banyak dukungan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kemenkes RI untuk menuju RS tipe C dengan tingkat pelayanan madya termasuk rencana agar RSUD dr Tengku Mansyur memiliki pelayanan Kanker, Jantung, STROKE, Urologi-kes ibu dan anak (KJSU-KIA).
Begitu pula dengan pelayanan di Puskesmas. Dimana, saat ini Pemko Tanjungbalai masih memiliki 3 Puskesmas yang belum menyesuaikan dengan standart PMK 19 2024 tentang Puskesmas.
“Melihat kondisi RSUD dr. Tengku Mansyur agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik, modern, dan nyaman bagi masyarakat Kota Tanjungbalai dan sekitarnya,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Dirjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI, dr. Sunarto, mengapresiasi langkah Walikota Tanjungbalai ingin membenahi RSUD dr Tengku Mansyur.
Sunarto mengungkapkan bahwa RSUD dr. T. mansyur direncanakan akan menerima bantuan perlatanan untuk pemenuhan pelayanan madya dengan alokasi dana sumber DAK Fisik 2025 dan 2026.
Kemenkes berkomitmen untuk membantu Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam mewujudkan peningkatan jenis layanan rujukan untuk mengurangi angka rujukan tingkat daerah.
Baca juga: Kejari Tangerang Dalami Dugaan Korupsi yang Libatkan PT ASM
Untuk DAK fisik berupa pembangunan atau rehabilitasi RSUD dan Puskesmas tahun 2025 dan 2026 saat ini tidak dapat terpenuhi dikarenakan efisiensi anggaran, namun untuk 2027 akan dipertimbangkan.
Pemerintah Pusat meminta Pemko Tanjungbalai untuk memenuhi beberapa elemen seperti kesiapan SDM, air dan listrik, penyiapan ruang bagi peralatan yang akan didroping dalam mendukung layanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah seperti CT Scan, mamografi dan lainnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan KJSU-KIA. (KRO/RD/HAM)
