RADARINDO.co.id-Jakarta : Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan ada tiga isu besar yang membelit BUMN Karya. Ada tiga isu besar. Pertama, dari sisi market. Tiko menilai, persaingan pasar di industri kontraktor dan konsultan saat ini sudah terlalu ketat.
“Akibatnya, BUMN Karya yang menggarap proyek, hampir semua marginnya kecil, yakni sekitar 2 sampai 3 persen”, ujar Kartika Wirjoatmodjo, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, sesuai dilansir Tempo.co Senin (05/06/2023).
Baca juga : Sosialisasikan Transisi, Bunda PAUD Kabupaten Batu Bara Gelar Talkshow Laskar Sipandang
Lebihlanjut ia katakan, saat ini banyak proyek di bidang Engineering, Procurement, dan Construction (EPC) yang diperebutkan para BUMN Karya. Walhasil, BUMN Karya ini harus bisa memutar cashflow, karena keuntungannya kecil sekali.
Wamen BUMN memberi contoh laporan Keuangan Waskita dan WIKA tak sesuai kondisi riil. Ia menilai, persaingan pasar di industri kontraktor dan konsultan saat ini sudah terlalu ketat. Akibatnya, BUMN Karya yang menggarap proyek, hampir semua marginnya kecil, yakni sekitar 2 sampai 3 persen.
Kedua, isu tata kelola keuangan memang menjadi pekerjaan rumah atau PR utama perusahaan. Soal ini, ia mencontohkan dua perusahaan pelat merah PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA.
“Karena memang di beberapa (BUMN) Karya, seperti Waskita dan WIKA memang pelaporan keuangannya juga tidak sesuai dengan kondisi riil. Artinya, dilaporkan seolah-olah untung bertahun-tahun, padahal cashflow tidak pernah positif sebetulnya,” ujarnya.
Ia pun membenarkan memang ada isu dalam pelaporan keuangan. Saat ini, Kementerian BUMN juga tengah melakukan investigasi terhadap Waskita Karya.
“Kita kan lihat, apabila ada unsur pidana dalam laporan keungan, fraud, kita bisa lakukan penuntutan kepada manajemen lama yang waktu itu melaporkan. Kita akan mulai lakukan ini, saya udah lapor ke Ketua BPKP,” tuturnya.
“Apabila memang ada fraud dari sisi pelaporan keuangan, kita bisa lakukan tindakan tegas dengan kerangka governance yang ada,” tegasnya.
Baca juga : Walikota Melepas Jemaah Haji Padangsidimpuan Tahun 2023
Isu besar ketiga adalah tata kelola manajerial di dalam BUMN Karya. Menurut dia, kelemahan BUMN Karya selama ini adalah tidak ada ERP atau entreprise resource planning dari dulu.
Sehingga akhirnya bisa muncul kertas subkon (subkontraktor) yang selembar kertas dipakai untuk narik dana bank, padahal proyeknya tidak ada.
Sejumlah kalangan aktivis LSM menyarankan agar penyidik Aparat Penegak Hukum mendalami laporan keuangan kedua perusahaan platform merah tersebut . Tidak tertutup kemungkinan merugikan keuangan negara. (KRO/RD/TEMPO)
