46 Saksi Dugaan Korupsi BPRS Kota Juang Diperiksa

114 views

RADARINDO.co.id – Banda Aceh : Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen, Aceh, melakukan pemeriksaan terhadap 46 orang saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang.

“Sebanyak 46 saksi sudah diperiksa dan dimintai keterangan. Penyidik terus bekerja mengumpulkan keterangan saksi dan mencari alat bukti,” kata Kajari Bireuen, Munawal Hadi di Banda Aceh, melansir antara, Sabtu (20/5/2023).

Baca juga : Gubernur Copot Kadis PUPR Sumut

Munawal mengatakan, puluhan saksi yang dimintai keterangan tersebut diantaranya pihak Pemerintah Kabupaten Bireuen. Termasuk mantan Bupati Bireuen Muzakar 2020-2022 selaku penanggungjawab Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Bireuen.


“Dari pihak terkait di Pemerintah Kabupaten Bireuen yang dimintai keterangan sebanyak 28 orang. Kemudian, dari pihak BPRS ada delapan orang serta 10 orang dari debitur BPRS,” kata mantan Kepala Bagian Tata Kejaksaan Tinggi Jambi ini.

Munawal menyebut, penyidik masih menunggu perhitungan kerugian negara dari Inspektorat Provinsi Aceh. Begitu juga dengan penetapan tersangka, juga masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bireuen mengalokasikan dana untuk penyertaan modal di BPRS Kota Juang pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp1 miliar dan tahun anggaran 2021 Rp500 juta.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, kata Munawal, diduga ada permainan dari awal hingga pelaksanaan penyertaan modal di bank tersebut, sehingga patut diduga menimbulkan kerugian negara.

“Selain itu, juga ditemukan dalam proses penyertaan modal tidak tertib administrasi. Di mana seharusnya ada beberapa surat yang harus dipenuhi, namun syarat tersebut tidak pernah dipenuhi,” katanya.

Baca juga : 10 Persen Ekspor CPO Masuk Bursa Komoditi

Menurut Munawal Hadi, syarat yang tidak dipenuhi tersebut mulai dari penyusun hingga pelaksanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran oleh BPRS, juga tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, seperti pembiayaan yang menyebabkan bank tersebut mengalami kerugian. (KRO/RD/ANT)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini