RADARINDO.co.id – Jawa Tengah : Permintaan pengamanan pengukuran tanah di desa Wadas datang dari Pemerintah, maka Kepolisian wilayah melaksanakan tugas di lapangan.
Baca Juga : Suami Gerebek Istri Sedang “Eng Ing Eng” Bersama Pria Lain di Hotel Bikin Geger
Bisa saja karena kepolisian wilayah dipaksa pemerintah, sehingga agak terganggu seperti saat ini, tutur aktifis HAM Natalius Pigai.
Karena itu lanjut dia rakyat mestinya protes terhadap subjek pembangunan dalam hal ini Kementerian PUPR, Kementerian Pertanahan dan Pemerintah Daerah.
Aktivis Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan seyogyanya gejolak yang terjadi di desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah tidak perlu terjadi jika pemerintah mengajak elemen masyarakat berpartisipasi dalam kebijakan pembangunan, pasalnya aparat kepolisian hanya sebagai alat negara.
“Soal Wadas Purworejo mendapat simpati kita semua karena riak-riak semacam ini tidak perlu terjadi jika para pihak dalam hal ini Kementerian PUPR, Kementerian Pertanahan dan Pemprov Jawa Tengah mau melaksanakan pembangunan partisipasif,” kata Natalius Pigai dalam keterangannya, Rabu 09 Februari 2022.
Dikatakan Pigai dalam konteks HAM dan Pembangunan atau Human Right and Development aspek partisipasi adalah variabel terpenting dan utama.
Baca Juga : Penyandang Disabilitas Dan Lansia Terima Bantuan Kursi Roda dan Tongkat dari Bupati Pakpak Bharat
Kendati demikian dia menyayangkan sikap aparat hukum yang melakukan penangkapan terhadap warga Desa Wadas, meski aparat kepolisian hanya melaksanakan tugas, diduga dipaksa pemerintah.
(KRO/RD/fri)
