RADARINDO.co.id – Jakarta : Anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal menyedot APBN tahun 2026 hingga Rp335 triliun. Hal itu diungkapkan, Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.
Dadan mengatakan, pihaknya telah menerima Surat Bersama Pagu Anggaran dari Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada 3 Juli 2025.
Baca juga: Diduga Terkait Korupsi SPAM, Rumah Eks Bupati Pesawaran Digeledah Kejaksaan
Dari pagu indikatif awal Rp217 triliun, kini resmi ditetapkan sebesar Rp268 triliun, dengan tambahan Rp50 triliun. Anggaran tersebut juga sudah disetujui DPR RI belum lama ini.
“Dengan total anggaran tahun 2006 untuk BGN sebesar Rp268 triliun. Jadi kalau di nota keuangan kemarin disampaikan Rp335 triliun maka yang Rp67 triliun masuk dalam kategori stand by, karena pagu anggaran yang resmi kami terima adalah Rp268 triliun,” kata Dadan, dikutip, Jum’at (26/9/2025).
Berdasarkan fungsi, anggaran program MBG bersumber dari tiga sektor, yaitu pendidikan Rp223 triliun (83,4 persen), kesehatan Rp24,7 triliun (9,2 persen), dan ekonomi Rp19,7 triliun (7,4 persen).
Adapun berdasarkan jenis belanja, 97,7 persen atau Rp261 triliun diarahkan untuk belanja barang, terutama pengadaan makanan bergizi. Belanja pegawai tercatat 1,4 persen atau Rp3,8 triliun, sedangkan belanja modal hanya 0,9 persen.
“Kami tidak memperbanyak untuk modal, kami lebih banyak untuk belanja barang terutama untuk intervensi kepada penerima manfaat. Jika diklasifikasikan berbasis anggaran operasional dan non-operasional, maka operasional itu nilainya hanya 2,9 persen atau Rp7,7 triliun, sementara non-operasional atau lebih banyak ke arah intervensi itu 97,1 persen,” ungkapnya.
Baca juga: Ahok dan Nicke Widyawati Diminta Tanggungjawab di Kasus LNG Pertamina
Menurutnya, tidak semua alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis digunakan untuk makan bergizi siswa sekolah. Sekitar Rp34 triliun akan dialokasikan untuk bantuan pangan bergizi bagi anak sekolah.
Kemudian sambungnya, Rp3,1 triliun untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta Rp3,9 triliun untuk belanja pegawai. Selain itu, Rp3,1 triliun untuk digitalisasi, Rp700 miliar untuk pemantauan dan pengawasan, serta Rp3,8 triliun untuk penyediaan dan penyaluran termasuk pelatihan tenaga gizi. (KRO/RD/Komp)
