Dinas PUTR Kabupaten Humbahas Diduga Rugikan Keuangan Negara

14

RADARINDO.co.id-Medan: Salah satunya Dinas PUTR Kabupaten Humbahas kembali menjadi “buah bibir” masyarakat, pasalnya, ditemukan sejumlah permasalahan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran miliaran rupiah merugikan keuangan negara.

Baca juga : Peran Serta Masyarakat Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (2)

Hasil laporan pemeriksaan tersebut dijelaskan bahwa Pemkab Humbahas telah menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan BPK mengenai pemulihan kelebihan pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretaris tim pelaksana kegiatan pada Sekda sebesar Rp26.180.830, terjadi pada tahun 2022 lalu.

Selanjutnya, pemulihan kelebihan pembayaran atas pertanggungjawaban belanja barang dan jasa tidak sesuai ketentuan sebesar Rp209.180.549, yang juga terjadi pada tahun 2022 lalu.

Selain itu, permasalahan yang masih dalam proses tindak lanjut adalah kekurangan volume pekerjaan belanja modal pada Dinas PUTR sebesar Rp 995.265.334,59, terjadi pada tahun 2021 lalu.

Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada tiga SKPD belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp 302.176.036,56, yang juga terjadi pada tahun 2021 lalu.

Baca juga : Pemkab Samosir Bersama Pemprov Sumut Gelar Penyuluhan Hukum

Kekurangan volume atas 19 paket pekerjaan belanja modal pada empat SKPD sebesar Rp 1.785.047.123,43, terjadi pada tahun 2022 lalu.

Seterusnya, keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas 17 paket pekerjaan pada empat SKPD belum dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp 683.852.346,03, yang juga terjadi pada tahun 2022 lalu.

Hal itu tertuang pada LHP BPK RI Nomor 76/LHP/XVIII.MDN/12/2023 tanggal 27 Desember 2023. Indikasi penyimpangan itu terjadi karena Kepala Dinas PUTR Kabupaten Humbahas dan Kepala SKPD lainnya dinilai tidak optimal dalam melakukan pengawasan, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dinilai tidak cermat dalam pengendalian pelaksanaan kontrak pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan informasi sumber menyebutkan sampai saat ini Aparat Penegak Hukum belum melaksanakan perintah undang-undang, untuk menyelamatkan keuangan daerah.

“Jika sudah terjadi penyalahgunaan wewenang lalu siapa yang layak bertanggungjawab,” ujar sumber dengan nada heran.

(KRO/RD/02).