Jelang Nataru, Tol Ruas Kuala Tanjung-Indrapura Belum Difungsikan

33

RADARINDO.co.id – Medan : Menjelang hari besar Natal dan Tahun Baru 2024 (Nataru), jalan tol ruas Kuala Tanjung-Indrapura belum difungsikan. Padahal, pemerintah bersama badan usaha jalan tol dan seluruh stakeholder terkait telah menyelesaikan kegiatan uji laik fungsi pada 2 ruas jalan tol Trans Sumatera itu.

Baca juga : Sinergi PT RPN Menguak Potensi dan Tantangan Industri Kina Indonesia

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan semua spesifikasi teknis persyaratan dan perlengkapan jalan yang ada di ruas jalan tol tersebut sudah sesuai dengan standar managemen dan keselamatan lalu lintas terpenuhi dengan baik.


Namun, hingga kini pintu tol ruas Kuala Tanjung-Indrapura belum juga dibuka pihak terkait. Menurut informasi yang dihimpun dari warga sekitar, termasuk salah satu korban pembebasan lahan yang terdzolimi, yakni Fery Masliandi.

“Mungkin belum beroperasinya ruas tol Kuala Tanjung-Indrapura ini akibat masih ada beberapa warga yang belum mau menerima ganti rugi akibat pembayarannya tidak sesuai dan jauh dari rasa keadilan, termasuk saya,” ujar Fery awak media, Jum’at (15/12/2023).

Baca juga : Massa Mahasiswa Gelar Demo Terkait Dugaan Bupati Asahan Minta Setoran ke Camat

Terpisah, Ketua Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) Provinsi Sumatera Utara, Syaifuddin Lubis saat dikonfirmasi via seluler menduga bahwa Presiden Jokowi enggan meresmikan pembukaan dua ruas jalan tersebut lantaran masih ada konflik dengan masyarakat.

“Presiden Jokowi pasti tidak mau meresmikan sebuah proyek strategis nasional seperti jalan tol ini, jika masih ada konflik yang terjadi, apalagi menyangkut masalah pembebasan lahan. Kami sudah melakukan study banding ke beberapa tempat di Pulau Jawa, yang jalan tol nya belum dibuka akibat masyarakat yang tanahnya terkena pembebasan untuk jalan tol tidak mau menerima pembayaran akibat harga yang ditetapkan panitia tidak sesuai,’ ucap Syaifuddin.

Menurutnya, hal sama juga terjadi pada ruas tol Kuala Tanjung-Indrapura ini. Pasalnya lanjut Syaifuddin, Fery Masliandi dan isterinya Roslinawaty Nasution tidak terima dan menolak penetapan harga yang telah dibuat semena-mena oleh oknum-oknum panitia pembebasan lahan. “Kami berharap, pemerintah pusat secara arif dan bijaksana menyelesaikan persoalan ganti untung ini kepada warga yang terdampak sebelum akhir Desember 2023, agar masyarakat Sumatera Utara dapat menikmati hasil pembangunan ini segera tanpa mengorbankan masyarakat pemilik tanah,” ucap Syaifuddin mengakhiri. (KRO/RD/Tim)