RADARINDO.co.id – Jakarta : Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap perwakilan dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan Bulog terkait kasus dugaan korupsi penyaluran subsidi beras.
“Dari pihak Bulog dan Kementan juga sudah hadir. Iya, kan pihak-pihak yang terkait. Yang mengetahui bagaimana tentang subsidi ini,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Gedung Penkum, Kejagung, Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Baca juga: Kasus Proyek Fiktif Divisi EPC BUMN Konstruksi, KPK Sita 3,5 Juta Dolar AS
Namun, penyidik mengungkap identitas perwakilan dari Kementan dan Bulog yang tengah dimintai keterangan terkait kasus tersebut.
Sementara itu, dua perusahaan produsen beras juga telah hadir dalam pemeriksaan. Mereka adalah PT Sentosa Umar Utama Lestari Java Group dan PT Subur Jaya Indotama.
Diketahui, PT Subur Jaya Indotama sudah menghadiri pemeriksaan pertama, Senin (28/7/2025). Artinya, pemeriksaan hari ini merupakan yang kedua bagi mereka. Namun, untuk PT Sentosa Umar, hari ini adalah pemeriksaan utama mereka.
Pada pemeriksaan Senin, PT Unifood Candi Indonesia sudah memenuhi panggilan dari penyelidik. Dua perusahaan lainnya, yaitu PT Wilmar Padi Indonesia dan PT Food Station, mengajukan penundaan pemeriksaan.
PT Food Station akan diperiksa pada 1 Agustus 2025. Untuk pemeriksaan PT Wilmar Padi Indonesia, belum diungkap jadwal pemeriksaan yang baru.
Adapun satu perusahaan lagi, PT Belitang Panen Raya, belum memberikan informasi sama sekali terkait ketidakhadiran hari ini. Berhubung kasus ini masih dalam penyelidikan, belum banyak yang bisa diungkap oleh pihak Kejaksaan.
Anang menyebutkan, penyelidik sedang mengkaji kesesuaian pengeluaran negara untuk subsidi beras kepada masyarakat.
“Ini kan ada uang negara yang keluar. Subsidi itu kan nanti ada komponen-komponennya. Kita hanya memastikan, sudah sesuai enggak, seperti itu,” jelas Anang.
Baca juga: Bank Mandiri Buka Suara Soal Pemblokiran “Rekening Nganggur”
Penyelidik juga akan mengkaji komponen beras subsidi yang disalurkan ke masyarakat dan keterkaitannya dengan harga di pasaran. “Tujuannya ke depan, jangan sampai ada penentuan harga di pasar kan dikendalikan oleh (pihak) tertentu saja,” kata Anang. (KRO/RD/KP)
