Massa AMPK Gelar Aksi Unjuk Rasa ke Kantor Bupati Deli Serdang

99

RADARINDO.co.id – Deli Serdang : Seratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Perduli Keadilan (AMPK) menggelar aksi unjuk rasa ke kantor Bupati Deli Serdang, Rabu (15/3/2023).

Massa yang datang menggunakan truk dan sejumlah sepedamotor itu, membawa spanduk berbagai tuntutan dan mendapat pengawalan dari Satpol PP serta Polresta Deli Serdang.

Baca Juga : Sambut Ramadhan, Forkopimcam Perhentian Raja Gelar Silaturahmi

Ketua DPP AMPK, Rahman JP Hutabarat, dalam orasinya menyebutkan, sektor infrastruktur jalan di beberapa kecamatan sudah sangat memprihatikan. Seperti jalan Pelangi Dusun VI dan Jalan Darsono Dusun VII Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak yang sudah puluhan tahun belum juga diaspal. Massa juga mempertanyakan kelanjutan pengerjaan jalan Lau Barus Baru Kecamatan STM Hilir.

“Selain itu,masalah pupuk pertanian yang ada mafianya. Kemudian bantuan bibit ikan harusnya kepada yang membutuhkan, bukan kepada orang-orang kaya. Rakyat menderita karena banyak pejabat yang korupsi. Ini yang harus kita berantas,” kata Rahman Hutabarat, melansir mistar.id.

Rahman meminta agar direvisi ulang siapa saja rakyat yang berhak mendapat bantuan dari pemerintah pusat, diantaranya bantuan PKH dan KIS.

Dalam orasinya, Rahman juga meminta agar tidak ada lagi rumah sakit yang menolak pasien karena tidak memiliki biaya. ”Jangan ada lagi rumah sakit di Deli Serdang menolak pasien yang tak punya biaya,” tegasnya.

Terkait banyaknya areal persawahan yang berubah jadi perumahan, hal itu menurutnya mengakibatkan luas lahan pertanian di Deli Serdang banyak yang berkurang.

”Kami tegaskan. Jangan lagi dikeluarkan izin perumahan di areal persawahan. Selain berdampak terhadap alih fungsi lahan, perumahan juga bisa menyebabkan banjir di pemukiman warga sekitar,” katanya.

Massa juga menuntut perbaikan jembatan Gang Tolok, Kecamatan Tanjung Morawa yang dinilai cukup memprihatinkan.

Sementara, Asiten II Setdakab Deli Serdang, H Khoirum Rizal saat menerima perwakilan massa aksi di ruang Bagian Perekonomian menyebut bahwa tuntutan massa akan disikapi meski secara bertahap.

Baca Juga : Pemkab Labusel Tak Penuhi Undangan DPRD, Pilkades Terancam Batal

”Usulan masyarakat tetap akan ditindaklanjuti. Contoh ada usulan perbaikan jalan sepanjang 10 kilometer, ini akan ditindaklanjuti, tapi secara bertahap,” papar Khoirum.

Mengenai masalah pengurusan KTP dan KK yang dianggap masyarakat terlalu berbelit-belit, nantinya akan disampaikan kepada Dinas Dukcapil. Sedangkan banyaknya kutipan di MTsN dan MAN, Khoirum berjanji akan menyampaikan keluhan itu kepada Kankemenag Deli Serdang. (KRO/RD/MIS)