Petinggi Zyrex Indonesia Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Chromebook

RADARINDO.co.id – Jakarta : Petinggi PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk diperiksa penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook oleh Kemendikbudristek tahun anggaran 2019-2022.

Baca juga: Kantor Pos Bengkulu Digeledah Terkait Dugaan Penyimpangan Miliaran Rupiah

“ANT selaku Direktur Operasional PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk tahun 2011,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar dalam keterangannya, Jum’at (20/6/2025).

Dalam kesempatan itu, penyidik juga memeriksa sejumlah petinggi di lingkungan Kemendikbudristek. Mereka adalah INRK selaku Plt Direktur Sekolah Menengah Pertama yang dahulu merupakan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2022.

Kemudian, AW selaku Plt Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbudristek Tahun 2022, HS selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2020 dan 2021.

Selain itu, KR selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2022, serta ERO selaku ASN pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang juga menjabat sebagai Ketua Pokja Peralatan Elektronik Perkantoran tahun 2020.

Dalam pemeriksaan ini, penyidik juga memeriksa beberapa pihak dari PT Surveyor Indonesia. Mereka adalah RR selaku Project Manager dan ACW selaku Asesor pada PT Surveyor Indonesia.

“Adapun delapan orang saksi tersebut diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset Teknologi (Dikbudristek) Republik Indonesia dalam Program Digitalisasi Pendidikan tahun 2019-2022,” terang Harli.

Baca juga: KPK Selidiki Kuota Haji Tahun 2024

Saat ini, penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut dan masih mendalami kasus yang ada dan angka kerugian keuangan negara masih dalam penghitungan. Namun, anggaran untuk pengadaan laptop berbasis Chromebook ini mencapai Rp9,9 triliun. (KRO/RD/KP)