RADARINDO.co.id – Langkat : Dalam upaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Langkat, Pj Bupati Langkat, HM Faisal Hasrimy AP MAP, menekankan pentingnya pendekatan sistemik dan menyeluruh dalam penanganan masalah ini.
Hal tersebut disampaikan Pj Bupati Langkat diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Drs H Rudi Kinandung MAP, dalam pidatonya pada apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Bupati Langkat, Senin (23/9/2024).
Baca juga: Polsek Pangkalan Brandan Ungkap Kasus Curas
Pada apel yang dipimpin Bryan Seprianta Ginting, S.STP, M.Si, dan Kaban Bappenda Langkat Dra. Mulyani S bertindak sebagai perwira apel, Faisal Hasrimy menegaskan perlunya sinergi antara semua pihak untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran, yang selama ini sering ditangani secara parsial dan tidak berkelanjutan.
“Peran dunia usaha dan masyarakat belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan perubahan yang sistemik dan menyeluruh untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran,” ungkapnya.
Salah satu langkah utama yang diambil Pemerintah Kabupaten Langkat adalah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kompetensi. Ini dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan daya saing angkatan kerja dan mengurangi angka pengangguran.
Faisal Hasrimy juga menekankan peran vital UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Langkat, yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 40 Tahun 2021 tentang pembentukan dan tugas BLK dibawah naungan Dinas Ketenagakerjaan Langkat.
Baca juga: Wanita Ini Diduga Dirudapaksa Mertua, Suami Tak Respon
“Revitalisasi BLK ini sangat penting, sejalan dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia yang mencetuskan transformasi sektor ketenagakerjaan, termasuk 9 lompatan Kementerian Ketenagakerjaan. Diantaranya transformasi BLK, link and match ketenagakerjaan, hingga reformasi kelembagaan,” ujar Faisal Hasrimy.
Dalam rangka mewujudkan transformasi ini, langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain adalah meningkatkan daya tarik dan kepercayaan publik terhadap BLK, reformasi kelembagaan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, inovasi pelatihan yang menjawab tantangan ketenagakerjaan, dan revitalisasi fasilitas BLK untuk meningkatkan kualitas pelatihan. (KRO/RD/Rudi)
