Polda Sumut Diminta Gerebek PKS Mini Diduga Penadah TBS

23

RADARINDO.co.id-Binjai: Polda Sumatera Utara diminta segera gerebek Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mini diduga sebagai penadah berondolan Tandan Buah Segar (TBS). PKS mini milik Ahing dikabarkan tidak memiliki kebun sawit ini berhasil mengelola buah sawit menjadi CPO belasan ton bahkan puluhan ton setiap bulan.

Namun demikian, pasokan berondolan buat sawit ini selalu lancar setiap hari, dari pihak- pihak yang tidak jelas. Pemilik PKS ini konon kabarnya membeli berondolan sawit tanpa menggunakan DO dengan harga rendah.

Baca juga : Apartemen Dijadikan “Pabrik” Narkoba, Pasutri Digelandang ke Penjara

Menurut keterangan warga setempat mereka mencurigai perusahaan tersebut illegal sehingga berpotensi merugikan Sektor PAD.

“Kami minta Tipiter Polda Sumatera Utara segera memeriksa pemilik Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mini atas pemanfaatan 2 Sumur bor belum memiliki izin Surat Izin Pemanfaatan Air Bor Tanah)”, ujar sumber dengan tegas.

Seingat kami, sejak berdirinya industri PKS Mini di Jln Traktor Gudang, Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, pemilik PKS mini Ahing diduga belum memiliki kebun sawit. Bahkan pengolahan brondolan Tandan Buah Segar (TBS) diduga tidak miliki izin limbah B3.

Baca juga : Jadi Pengedar Narkoba, Tiga Bersaudara Diringkus Personil Polres Batu Bara

“Kami mencurigai PKS mini diduga sebagai penadah brodolan TBS dari pihak -pihak yang tidak jelas sebagai petani rakyat. Atau sebaliknya, pihak perusahaan bekerja sama dengan para “Ninja Sawit” dilahan kebun sawit milik BUMN di seputaran Kabupaten Langkat,” ujar sumber kepada RADARINDO.co.id belum lama ini.

Anehnya, ujar sumber lagi, PKS mini milik Ahing bisa mengelola minyak sawit atau CPO mencapai 15.000 kg sampai 30.000 kg setiap bulan. Sedangkan Ahing setahu kami tidak punya kebun sawit.

“Kami minta agar Tipiter Polda Sumut juga mengusut pemanfaatan 2 unit sumur bor yang tak memiliki izin surat izin pemanfaatan air bor tanah (SIPA). Artinya Aparat Penegak Hukum harus segera mengambil sikap tindakan hukum,” ujar sumber.

Dimana produksi PKS mini milik Ah memproduksi olahan brodolan sawit menjadi CPO mencapai 15.000 kg sampai 30.000 kg setiap bulan diduga tidak melakukan pembayaran pajak penghasilan atau pembelian barang.

Hingga berita ini dilansir, PKS mini masih beroperasi mengelola brondolan sawit menjadi CPO. Dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemilik PKS ini belum tersentuh hukum.

Seorang warga setempat yang tidak mau disebutkan namanya PKS mini ini diduga akibat di Beck up anggota Aparat Keamanan untuk melindungi usaha yang terindikasi illegal.

(KRO/RD/TIM)