Praktik Kecurangan Marak, KPK Terbitkan Edaran Cegah Suap PPDB 2024

9

RADARINDO.co.id – Jakarta : Terkait maraknya praktik kecurangan dalam proses PPDB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat edaran pencegahan penerimaan dan pemberian tidak resmi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024.

Baca juga : Diduga Habis Tanpa Kegiatan, Dana BOS di Tebing Tinggi Minim Pengusutan

Baca juga : Diduga Habis Tanpa Kegiatan, Dana BOS di Tebing Tinggi Minim Pengusutan

“Hal ini dilatari maraknya praktik kecurangan dalam bentuk suap, pemerasan, dan gratifikasi pada proses penyelenggaraan PPDB di Indonesia,” kata Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kidung dalam keterangannya, melansir detik, Selasa (04/6/2024).

Ipi mengatakan, berdasarkan Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2023, praktik pungutan tak resmi ditemukan di 2,24 persen sekolah dalam penerimaan murid baru. Pungutan itu terjadi saat calon peserta didik yang tidak memenuhi syarat.

Baca juga : Polisi Gerebek Dua Lokasi Pabrik Oli Palsu

SE itu bernomor 7 tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam penyelenggaraan PPDB. Dengan adanya SE tersebut, KPK berharap PPDB nantinya bersifat transparan dan akuntabel.

“SE ini menyebut ASN dan Non ASN yang berprofesi sebagai pendidik dan tenaga pendidik, serta unit pelaksana teknis pendidikan dilarang melakukan penerimaan, pemberian, dan permintaan gratifikasi karena hal tersebut berimplikasi korupsi,” sebutnya.

Untuk itu kepala daerah melalui peran inspektorat diminta harus mengambil peran lebih aktif guna meningkatkan pengawasan penyelenggaraan PPDB.

Melalui SE itu, kata Ipi, KPK mengajak semua masyarakat tidak melakukan praktik gratifikasi dalam proses PPDB. Dirinya pun menyebut jika pemberian dilakukan, dapat dikategorikan sebagai suap. (KRO/RD/Dtk)