RADARINDO.co.id – Tapteng : Ketua DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng), Ahmad Rivai Sibarani, murka terhadap pihak eksekutif hingga mengeluarkan ketegasan agar eksekutif tidak “mengangkangi” hak legislative (DPRD).
Baca juga: Publik Sebut Disdik Deli Serdang Jadi “Ladang Korupsi”
Hal tersebut diungkapkan menanggapi soal ketidakhadiran pihak Pemkab Tapteng dalam hal ini organisasi perangkat daerah (OPD) atau dinas, yang diundang Komisi A DPRD Tapteng dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas soal PT CPA, Selasa (02/6/2025).
“Bukan kali ini saja pihak eksekutif tidak menghadirkan dinas yang diminta DPRD dalam agenda RDP. Bahkan hari ini Komisi A mengadakan RDP terkait permasalahan lahan gereja HKBP Sarudik, tak satu orangpun dari eksekutif hadir. Ini menjadi catatan bagi kami. Kami tidak mau hak-hak legislatif itu sampai dikangkangi oleh esekutif, karena eksekutif dan legislatif itu adalah sejajar,” tegas Rivai, Rabu (03/6/2025).
Lebihlanjut disebutkan politisi NasDem itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meletakan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah.
“Sifat kemitraan DPRD dengan Kepala Daerah adalah checks and balances (mekanisme saling kontrol). Tetapi kalau pihak eksekutif tidak memandang lagi legislative, maka akan berdampak terhadap program pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan jargon Tapteng Naik Kelas,” tegasnya lagi.
Menurutnya, DPRD mempunyai hak Angket dan Interpelasi. Namun, dinilai tidak etis jika DPRD harus menggunakan hak itu. Untuk itulah dia masih berjiwa besar dalam menunggu respons dari eksekutif terkait beberapa RDP yang harus dijadwal ulang kembali karena ketidakhadiran eksekutif.
Baca juga: Penerimaan Enam Calon Murid Baru SMAN 3 Medan Gunakan Dokumen Diduga Palsu Berbuntut Panjang
“Kita mau membangun Tapteng ini ke arah lebih baik, tentu sinerginitas menjadi kuncinya. DPRD adalah lembaga tempat menampung aspirasi dari masyarakat, dan apa yang disampaikan masyarakat itulah yang kami tindaklanjuti kebenarannya dan mencari solusinya bersama dengan eksekutif. Jadi kita tunggu saja saat RDP nanti, apakah pihak eksekutif hadir atau tidak,” tutup Rivai. (KRO/RD/red)
