RADARINDO.co.id – Papua : Sebuah video yang memperlihatkan warga di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, meminta uang permisi sebesar Rp 1 miliar kepada pengawal salah satu pasangan calon (paslon) gubernur, jadi perbincangan hangat dan viral di medsos. Aksi itu dilakukan dengan melakukan pemalangan jalan.
Dalam video tersebut, terlihat seorang pria berbaju hitam sedang bernegosiasi dengan aparat. Pria dalam video itu meminta uang permisi sebesar Rp 1 miliar agar rombongan bisa melintas.
Baca juga: Pemprov Sumut Terkesan Tak Peduli Nasib Tenaga Teknis Honor Dinas Pendidikan
“Kami mengerti, itu kan jalan umum. Tapi kami yang minta itu uang permisi. Disini itu kita masuk punya wilayah. Jadi kami yang minta itu Rp 1 miliar,” kata pria tersebut.
Kasatgas Humas Operasi Mantap Praja Cartenz II-2024 Wilayah Papua Tengah, AKBP Achmad Fauzan mengatakan, peristiwa tersebut terjadi, Kamis (03/10/2024) lalu. Saat itu, rombongan salah satu calon gubernur dan wakil gubernur melakukan perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai, tepatnya di Distrik Mapia, Kabupaten Dogiyai.
“Anggota pengawalan melakukan negosiasi di lokasi, dan melalui pendekatan persuasif, situasi dapat diatasi tanpa konfrontasi,” kata Fuazan dalam keterangannya, Sabtu (05/10/2024), mengutip detik.
Menurut Fauzan, ada sekitar 50 orang dari kelompok massa melakukan pemalangan serta meminta uang permisi agar jalan dibuka dan rombongan bisa melintas. Namun setelah negosiasi dilakukan, rombongan akhirnya bisa tetap melintas dan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Paniai.
Baca juga: Diduga Kecewa Dengan Sultan Deli, Tuanku Aril TK Dinobatkan sebagai Raja Labuhan
“Aksi pemalangan berakhir damai, dan rombongan melanjutkan perjalanan tanpa hambatan. Seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari perjalanan hingga kepulangan rombongan, berjalan aman dan lancar berkat kerjasama dan respons cepat tim pengawalan di lapangan,” tambahnya.
Fauzan menuturkan, kejadian ini menunjukkan pentingnya pendekatan persuasif dan komunikasi yang baik dalam menghadapi situasi sulit di lapangan. Terutama selama proses pilkada yang tengah berlangsung. (KRO/RD/Dtk)
