Bupati Samosir Serahkan Remisi untuk Warga Binaan Lapas Kelas III Pangururan

43

RADARINDO.co.id – Samosir : Bupati Samosir Vandiko T, Gultom, ST menyerahkan secara simbolis remisi umum dalam rangka peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI, dari Kementerian Hukum dan HAM RI kepada 94 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Pangururan, Kamis (17/8/2023) di Halaman Lapas Kelas III Pangururan.

Tampak hadir, Wakil Bupati Samosir Drs. Martua Sitanggang, MM, Ketua DPRD Dra. Sorta E. Siahaan, Kapolres Samosir AKBP Yogie Hardiman, SH, S.IK, MH, Kasdim 0210/TU Mayor Arh. AS. Butarbutar, Kalapas Kelas III Pangururan Krisman Ziliwu, SH, serta Pj. Sekda Dr. Naslindo Sirait, SE, MM.

Sebanyak 94 orang warga binaan Lapas Kelas III Pangururan mendapatkan remisi umum, 1 diantaranya mendapat RU 2 dan langsung dinyatakan bebas. Penyerahan remisi ini berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : PAS-1390.PK.05.04 Tahun 2023 tentang Pemberian Remisi Umum Tahun 2023 dan Pengurangan Masa Pidana Remisi Umum Tahun 2023.


Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Bupati Samosir Vandiko T. Gultom, ST, menyampaikan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan nikmat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang wajib kita syukuri.

Baca juga : 681 Wabi Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan Dapat Remisi HUT RI

“Slogan HUT RI ke-78 dengan tema ‘Terus  Melaju Untuk  Indonesia  Maju’, tentunya  memiliki  makna tersendiri yang  diartikan untuk menghadapi perubahan kondisi pandemi. Pemilihan  tema  ini berdasarkan pencapaian yang telah diraih Indonesia dan menjadikan posisi bangsa  ini menguntungkan dalam melanjutkan gerakan pembangunan negara,” katanya. Diakhir sambutannya, Menteri Hukum dan HAM RI berpesan kepada segenap petugas pemasyarakatan agar peringatan Kemerdekaan ke-78 RI Tahun 2023 hendaknya dijadikan momentum untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan pengayom  masyarakat, mendorong peningkatan kinerja serta dapat menciptakan inovasi juga kreativitas dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. (KRO/RD/P Simbolon)