Cemari Sungai, Air Lindi TPA Sumurbatu dan TPST Bantar Gebang Disorot

80

RADARINDO.co.id-Bekasi: Terkait keluhan masyarakat terkait pencemaran sungai kali asem, Aktivis Lingkungan, Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan B3 Indonesia (AMPHIBI), M.Hendri terus melakukan investigasi soal tercemarnya aliran sungai yang berwarna hitam dan berbau tak sedap.

Baca juga : Polres Jember Periksa Saksi-saksi Terkait Perusakan Baleho Caleg Partai Nasdem

Berdasarkan hasil investigasi team Amphibi, pencemaran aliran sungai yang berada di wilayah Cimuning Mustikajaya Kota Bekasi tersebut bersumber dari air lindi TPA Sumurbatu dan TPST Bantargebang yang mengalir melalui Kali Asem yang seharusnya mengalir masuk kedalam Instalasi Pengolahan Air Sampah (IPAS) yang tepat di sebrang depan TPA Sumurbatu Kota Bekasi.


Instalasi Pengolahan Air Sampah, TPA Sumurbatu dan TPST Bantar Gebang di Kelurahan Sumurbatu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, dibangun dengan beberapa anggaran secara bertahap. Berdasarkan data LPSE Kota Bekasi, pembangunan dilakukan mulai tahun 2020 hingga tahun 2022 dengan total anggaran sekitar Rp 140 miliar.

Hendri mengatakan, saat pihaknya mengkonfirmasi Yayan Yulyana yang kala itu menjabat Kadis Lingkungan Hidup Bekasi, kini menjabat Kadis UMKM, via WA, pada 31 Oktober 2023 lalu, tidak memberikan tanggapan.

“Lebih Lanjutnya kami menanyakan terkait pengelolaan IPAS kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi saat ini yang dijabat Yudianto, namun tidak ada jawaban. Akan tetapi kami lanjut menanyakan kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum (PPKLH PH) DLH Kota Bekasi, Andy Frengky, yang mengaku bahwa hal tersebut tidak masuk dalam tupoksinya, melainkan tanggungjawab Bidang PSKM DLH Kota Bekasi,” ucapnya.

Baca juga : Tinja Manusia Melintasi di Parit Warga, Begini Kata Kepala Rutan Labuhan Deli

Pengelolaan kualitas air dimaksudkan memelihara kualitas air untuk tujuan melestarikan fungsi air, dengan melestarikan (conservation) atau mengendalikan (control). Pelestarian kualitas air dimaksudkan untuk memelihara kondisi kualitas air sebagaimana kondisi alamiahnya.

“Setiap usaha dan atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada
keadaan darurat dan atau keadaan yang tidak terduga lainnya, maka penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan, termasuk tempat pembuangan akhir sampah (TPA). Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air,” tegas Hendri.

Pencemaran sungai akibat air lindi TPA yang tidak terkelola dengan baik juga dapat berpengaruh pada hak asasi manusia yang dirugikan sepanjang aliran sungai yang tercemar lindi. Apalagi sudah memasuki musim penghujan terhadap wilayah yang terkena banjir dari aliran sungai yang tercemar lindi dapat meluas hingga pemukiman warga sepanjang aliran sungai.

“Bahkan hal ini termasuk dalam kejahatan lingkungan berat terhadap siapapun yang bertanggung jawab. Atas hal tersebut juga disampaikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH),” tutup Hendri.

(KRO/Rilis/Amphibi)