DPRD Batu Bara Gelar Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ TA 2022

6

RADARINDO.co.id – Batu Bara : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batu Bara menggelar rapat paripurna umum penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Batu Bara tahun 2022, di ruang rapat paripurna DPRD Batu Bara, Senin (03/4/2023).

Baca juga : Terkait Kasus Dugaan Korupsi, Kejari Geledah Dinkes Deli Serdang

Turut hadir, Ketua DPRD Batu Bara M. Syafi’i SH, Bupati Batu Bara Ir. Zahir M.AP diwakili Asisten I Rusian Heri, Sekretaris DPRD Batu Bara Izhar Fauzi SH dan seluruh anggota DPRD Batu Bara.

Masing-masing Fraksi menyampaikan pandangan umumnya, diantaranya Fraksi PDI Perjuangan disampaikan oleh Amirtan yang mengapresiasi kinerja Pemkab Batu Bara dalam pencapaian indikator kinerja selama TA 2022 menunjukkan nilai positif.

Sedangkan Fraksi partai Golkar melalui Rizky Aryetta SST Msi menyampaikan bahwa salah satu ruang lingkup LKPj adalah hasil penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, diantaranya terkait pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintah.
Fraksi Partai Gerindra dalam pandangan umumnya yang disampaikan Andriyansyah menyampaikan bahwa tahun 2022 adalah tahun keempat dari periodesasi Bupati Batu Bara. Tentunya pada TA 2022 asumsi masyarakat bahwa pencapaian program dan agenda pembangunan pasar periode 2018-2023 sudah bisa menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah.

Pandangan Umum Fraksi PAN yang dibacakan Chairul Bariah, SE berharap terhadap semua OPD untuk terus lebih aktif menggali sumber potensi PAD Kabupaten Batu Bara secara nyata.

Baca juga : Moeldoko Kembali Berulah, Pencapresan Anies Terancam Gagal

Sedangkan Fraksi Demokrat dalam pandangan umumnya melalui Syahril Siahaan, SH menyoroti ekuitas dalam neraca yang disampaikan Bupati Batu Bara. Bahwa dana Kabupaten Batu Bara masih didominasi oleh aset tetap dan perlu dilakukan peningkatan aset dan investasi jangka panjang sehingga Kabupaten Batu Bara memiliki ketahanan anggaran pembiayaan, tidak serta merta bergantung pada anggaran belanja.

Menyampaikan pandangan umum Fraksi PKS, Citra Muliadi Bangun SE menyebutkan bahwa terkait pendidikan di Kabupaten Batu Bara terutama tentang tenaga pendidik dan kependidikan masih terjadi perlakuan yang berbeda. Seperti tunjangan lauk pauk yang hanya diberikan kepada tenaga pendidikan (Guru), padahal tenaga kependidikan atau operator keberadaanya juga tidak kalah penting dengan tenaga pendidik. (KRO/RD)