Dugaan Jual Beli Gula PTPN Fiktif, KPBN Medan Belum Berikan Tanggapan

88

RADARINDO.co.id-Medan: Berita dugaan jual beli gula PTPN fiktif kian viral di medsos secara luas. Dugaan kerugian negara akibat rekayasa jual beli gula PTPN dimana hanya pelaksanaan saja sedangkan gula tidak pernah diserahkan kepada PT. KPBN. Hal ini membuat Kepala KPBN Cabang Medan belum dapat diwawancarai.

Baca juga : Polres Pelabuhan Belawan Paparkan Sejumlah Kasus Tindak Pidana

Berkaitan mekanisme penjualan CPO dan turunannya yang dikelola PT. KPBN Cabang Medan sejak tahun 2020 sampai saat ini.

Apalagi hasil penyidikan Kejaksaan modus terungkap jual beli gula PTPN merugikan negara lebih kurang sebesar Rp570 Miliar. Berita yang sontak vital di media sosial ini, membuat sejumlah elemen masyarakat ikut angkat bicara. Mereka memberi apresiasi kepada institusi Kejaksaan Agung bersama jajaran. Pasalnya, kinerja Corp Trapsila Adhyaksa telah membuktikan pada publik, menjalankan amanah dan Undang -undang.

Namun demikian penyidik Kejaksaan tidak boleh cepat puas dulu. Isu miring lain seperti jual beli minyak goreng dan gula yang dilakukan salah satu PTPN sebesar Rp1,2 triliun hingga kini belum terungkap.

Aparat Penegak Hukum belum berhasil mengungkapnya, anehnya, setiap orang dalam (PTPN) ditanya selalu mengatakan minyak dan gula masih tersimpan sebagai stok barang. Bahkan celakanya lagi, para karyawan mengaku tidak pernah menerima minyak dan gula.

Demikain hal ini disampaikan salah seorang aktivis LSM Peduli BUMN, Fajri Siregar, kepada RADARINDO.CO.ID di Medan, saat dimintai tanggapan terkait rekayasa transaksi gula di tubuh manajemen PTPN atau diduga fiktif.

“Saya siap memberikan informasi awal sebagai Pulbaket terhadap pengusutan dugaan korupsi tersebut. Yang menurut hemat saya praktek ini bukan kali yang terjadi.

Kasus ini sempat viral di media sosial. Apalagi setelah Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) membongkar dugaan rekayasa transaksi gula di lingkungan anak perusahaan PTPN, yakni PT. KPBN dengan PT. ATN.

Bahkan sempat beredar kabar, penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung sudah melakukan penggerebekan di kantor PT. KPBN Cabang Medan. Ternyata berita yang beredar itu hoaks, tidak benar ada penggerebekan ke kantor PT. KPBN Cabang Medan.

“Informasi yang terima seperti itu bang. Karena tim Jampidsus Kejaksaan Agung katanya sudah mendatangi kantor KPBN Cabang Medan, kemaren pas hari Senin,” katanya lagi.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah membongkar dugaan rekayasa transaksi gula. Konon katanya, akibat perbuatan itu negara menderita kerugian sebesar Rp570 miliar lebih. Bahkan telah menetapkan tersangka.

Kepala Kejari Jakpus, Hari Wibowo, mengatakan PT. KPBN yang merupakan anak perusahaan PTPN yang telah melakukan kerja sama pembelian gula dengan PT. ATN sejak 2020 hingga 2021. Hanya saja dalam pelaksanaannya, gula tidak pernah diserahkan kepada PT. KPBN.

Untuk menutupi seolah-olah gula telah diserahkan kepada PT. KPBN digunakan skema roll-over, yaitu kontrak pertama selesai karena dibayar dengan kontrak kedua. Begitu seterusnya sampai dengan 12 kali kontrak, ujar Hari, Senin (9/10/2023) sesuai dikutip dari iNews.id.

“PT. KPBN tidak pernah melakukan verifikasi dan klarifikasi terkait ketersediaan jumlah dan kualitas barang, ketersediaan Gudang, hingga teknis pengangkutan”, ungkapnya.

Kepala Kejari Jakpus, Hari Wibowo, mengatakan PT. KPBN yang merupakan anak perusahaan PTPN yang telah melakukan kerja sama pembelian gula dengan PT. ATN sejak 2020 hingga 2021. Hanya saja dalam pelaksanaannya, gula tidak pernah diserahkan kepada PT. KPBN.

Baca juga : PTPN Group Riset Sistem Sensorik Tingkatkan Produksi CPO di Pabrik

Hari menyebut, rekayasa transaksi gula tersebut telah merugikan negara senilai Rp570 miliar lebih. Sebanyak tiga orang pun ditetapkan sebagai tersangka yakni HS selaku Direktur Utama PT. ATN, HRS selaku mantan Direktur Utama PT.ATS sekaligus Direktur Utama PT. CAT, dan RA selaku SEVP Operation PT. KPBN 2019-2021.

“Akibat perbuatan para tersangka terindikasi merugikan keuangan negara dengan nilai total transaksi pembayaran sebesar Rp571.860.000.000,” ujarnya.

Perbuatan para tersangka telah memenuhi unsur pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(KRO/RD/TIM)