RADARINDO.co.id – Belawan : Masyarakat Kota Medan, khususnya di Belawan, akhirnya buka suara soal pembangunan dan fungsi Gedung Kembar PT Pelindo Regional I Belawan. Pasalnya, bangunan mentereng yang menghabiskan anggaran hingga ratusan miliar itu, dianggap mubazir.
Dimana, sebagian bangunan megah yang menelan dana cukup fantastis, yakni sekitar Rp200 miliar tersebut, diduga tidak difungsikan alias “mangkrak”. Tentu saja, hal itu menjadi pertanyaan sejumlah masyarakat, karena dianggap bangunan “sia-sia” yang hanya menghabiskan anggaran saja.
Apalagi, konon disebut-sebut, pembangunannya kembali mendapat “suntikan” alias tambahan dana agar gedung kembar terlihat megah menggantikan gedung kantor pusat PT Pelindo di Jalan Krakatau Ujung No. 100 Medan.
Baca juga: Gedung Kembar Pelindo I “Mubazir”
PT Pelindo Regional I yang kala itu masih bernama PT Pelindo I (Persero) sebelum terjadi merger, bangunannya memiliki 4 lantai. Namun, sekitar tahun 2018 kembali dibangun kantor pengganti di Belawan dengan jumlah 8 lantai dan terkesan sangat mewah, serta disebut-sebut lengkap dengan fasilitas kolam renang diatas gedung.
Akan tetapi sumber mengatakan, dari jumlah 8 lantai gedung kembar itu, hanya 4 lantai saja yang terpakai. Yakni lantai 1 hingga 4. Selebihnya mulai dari lantai 5 hingga lantai 8 tidak pernah digunakan sama sekali sejak mulai dibangun pada tahun 2018 hingga saat ini, alias kosong melompong.
“Hemat saya, gedung kembar Pelindo Regional I bukan mubazir, tapi terindikasi terjadi kesalahan kajian. Akibatnya ya seperti kita lihat saat ini, megah dari luar namun terjadi pemborosan bahkan lebih tepatnya mangkrak. Terus apa sikap institusi yang berkompoten sempat berkoar-koar di medsos bersih-bersih BUMN,” tegas salah satu sumber.
Sumber sangat menyayangkan, gedung dibangun megah dengan anggaran fantastis, namun sebagian tidak dipergunakan. Sehingga dianggap, uang yang dikeluarkan untuk pembangunan gedung kembar tersebut jadi terbuang “sia-sia”.
“Sayang kali bangunan itu. Dibangun sangat megah tapi hanya sedikit aja yang dipakai. Uang ratusan miliar untuk membangun gedung kembar itu jadi kurang maksimal hasilnya,” ujar salah seorang warga Belawan yang tidak mau disebutkan namanya yang kerap keluar masuk gedung kembar tersebut, Kamis (12/12/2024) di Belawan.
Menurutnya, seharusnya pihak pejabat Pelindo melakukan perencanaan yang sangat matang terkait manfaat dan mudaratnya dalam pembangunan gedung kembar. “Jangan karena hanya biar terlihat gagah-gagahan punya kantor mewah lalu mengenyampingkan hal-hal yang prinsipil,” ucapnya.
Pria paruh baya berpenampilan sederhana itu juga mengatakan, mestinya saat perencanaan pembangunan gedung itu dilakukan kajian mendalam mengingat nantinya gedung itu tentunya akan dikunjungi oleh tamu-tamu, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Mestinya kondisi kota Belawan yang terkesan masih kumuh menjadi pertimbangan serius sebelum membangun gedung kembar itu. Lihatlah di beberapa lokasi yang ada di sekitarnya seperti di Bagan Deli, Uni Kampung, Pajak Baru, Kampung Kurnia, dan Gang, masih terlihat kumuh. Lalu bagaimana kalau nanti tamu-tamu yang sedang berada di gedung itu melihat kekumuhan kota Belawan dari atas gedung, kan jadi malu kita,” ujarnya.
Padahal sambungnya, gedung kantor pusat Pelindo yang berada di Krakatau masih bagus dan layak pakai. “Kenapa tidak gedung itu saja yang direhab, kenapa harus bangun yang baru,” ketusnya lagi.
Dikatakannya juga bahwa pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah melakukan pemeriksaan terkait anggaran proyek pembangunan gedung kembar tersebut serta proyek-proyek lainnya beberapa tahun lalu. Dimana, diduga Direktur Utama saat itu yang masih dijabat oleh Bambang Eka, meninggal dunia akibat sakit.
Baca juga: Periksa Kadis PUTR Tanjungbalai dan PT PLN UP3
“Kalau saya tidak salah, KPK pernah turun memeriksa proyek gedung kembar itu. Saat itu lah kalau tidak salah pak Bambang selaku Dirut meninggal,” ujarnya.
Terkait dugaan tidak terpakainya beberapa lantai di gedung kembar PT Pelindo Regional I sehingga anggaran pembangunannya terkesan mubajir, serta disebut-sebut adanya pemeriksaan dari pihak KPK, Departemen Head Hukum dan Humas Regional I, Fadilah Haryono ketika dikonfirmasi via HP, Jum’at (13/12/2024) sekitar pukul 10.52 WIB, tidak mau mengangkat telpon sehingga belum dapat dikonfirmasi.
Terkait Gedung Kembar Pelindo Regional I Belawan, Aliansi Masyarakat Peduli BUMN melalui pernyataan tertulis memberikan kritik tajam kepada Presiden Prabowo untuk membuktikan ucapannya tentang kejahatan korupsi, agar memerintahkan KPK untuk membuka kembali dugaan penyalahgunaan proyek tersebut.
“Sesuai isu sebelumnya penyidik KPK kabarnya sudah pernah memanggil Dirut Pelindo I, Bambang Eka Cahyono, namun keburu meninggal dunia. Untuk bapak Presiden Prabowo agar mengusut kembali dugaan tersebut,” ujar sumber. (KRO/RD/Ganden)
