RADARINDO.co.id-Samosir : Bupati Samosir Vandiko T. Gultom mengikuti Rapat Koordinasi (rakor) dalam rangka penyelamatan keuangan negara/daerah Provinsi Sumatera Utara, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jum’at (27/10/2023).
Baca juga : Koalisi Pemerhati Indonesia Raya Demo Kejatisu
Pj. Gubernur Sumatera Utara Hassanudin menyampaikan, Pemerintah provinsi Sumatera Utara terus mempercepat good government dan clear government dalam sistem pemerintahannya. Diharapkan, semua kegiatan bebas dari korupsi antara lain dalam sertifikasi tanah, pengelolaan pendapatan asli daerah, pemanfaatan air bawah tanah dan lainnya.
“Untuk itu kami membutuhkan bantuan, khususnya KPK RI. Semoga seluruh rencana dapat direalisasikan secara nyata untuk kebaikan Sumatera Utara,” pungkasnya.
Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam sambutannya sekaligus membuka rapat koordinasi menjelaskan, rakor dilaksanakan untuk memanage Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Desa supaya memiliki pemikiran dan tujuan yang sama.
Baca juga : Pakai 41 KTP Palsu, Pasutri “Sukses” Bobol Bank Hingga Rp 5,1 Miliar
“Saya berharap agar koordinasi ini tetap berjalan supaya tidak terjadi disharmoni, kalau koordinasi tidak berjalan dengan baik pasti banyak laporan-laporan kepada pihak ke BPKP, Inspektorat, Kepolisian, Kejaksaan dan kalau koordinasinya baik maka rakyat akan merasakan bahwa negara hadir,” ungkapnya.
Nurul Gufron juga menyampaikan, ada empat hal yang perlu dibenahi agar korupsi tidak terjadi, yakni sistem layanan publik yang baik, syarat pengurusan ijin, akuntabel, dan transparansi.
Usai pelaksanaan rapat koordinasi, dilanjut dengan diskusi panel. Perwakilan Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertifikat BMD kepada Bupati Samosir dan seluruh Bupati/Walikota se-Sumatera utara.
Turut hadir mendampingi Bupati Samosir Pj Sekda, Rita Tavip Megawati, Inspektur, Marudut Sitinjak, Kepala BPKPD, Melva Siboro, mewakili Kadis Kominfo, Togarma Naibaho. (KRO/RD/P Simbolon)
 dalam rangka penyelamatan keuangan negara/daerah...){kind=link}