Ini Perkembangan Perkara Dugaan Korupsi BAKTI Kominfo

26

RADARINDO.co.id – Jakarta : Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, menyatakan berkas perkara dugaan korupsi BAKTI Kominfo atas tersangka YUS dan WP, telah lengkap secara formil dan materiil (P-21) pada 09 Agustus 2023.

Baca juga : Kepala UPT SMPN 4 Siak Hulu: Tingkatkan Disiplin dan Raih Prestasimu

Selanjutnya, berkas perkara tersangka YUS dilakukan serah terima tanggungjawab tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari Tim Jaksa Penyidik kepada JPU pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Tanggal 16 Agustus 2023.


Tersangka YUS dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai 16 Agustus 2023 hingga 04 September 2023 di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor: PRIN-2075/M.1.14/Ft.1/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023.

Setelah dilakukan serah terima tanggungjawab tersangka dan barang bukti, Tim JPU mempersiapkan surat dakwaan untuk kelengkapan pelimpahan berkas tersangka YUS ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sedangkan terhadap tersangka WP, saat ini sedang dipersiapkan untuk dilakukan serah terima tanggungjawab tersangka dan barang bukti (Tahap II) kepada JPU pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Adapun perbuatannya, tersangka YUS dikenakan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga : Polri Siapkan Rekayasa Lalin dan Pengamanan Jalur Delegasi KTT ASEAN

Sementara untuk tersangka WP, dikenakan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua berkas tersangka tersebut terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 s/d 2022. (KRO/RD/Agus)