Injeksi Dana PMN ke BUMN “Sengsara Bawa Nikmat”

20

RADARINDO.co.id-Medan: Meneg BUMN Erick Thohir melalui staf khusus, Arya Sinulingga, mengatakan bahwa penggunaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh sejumlah BUMN untuk menjalankan penugasan dan pengembangan usaha. Misalnya saja, pada BUMN sektor karya, dana PMN digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Baca juga : PDAM Tirtanadi Dituding Sarang KKN

“Biasanya kita minta, itu untuk penugasan, contoh BUMN ditugaskan untuk membangun jalan tol ke Sumatera, misalnya. Itu penugasan,” ungkapnya di Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Menurutnya, selain sektor karya, dana PMN sektor lainnya juga digunakan untuk penugasan kepentingan publik seperti PT PLN (Persero). Dana PMN digunakan untuk listrik pedesaan. Ada juga PMN yang digunakan untuk menopang kredit usaha rakyat (KUR).

Arya menegaskan, dana PMN bukan digunakan untuk menambal kerugian perusahaan. Benarkah demikian?.

Pernyataan petinggi BUMN ini tidak hanya untuk simak bagi seluruh masyarakat Indonesia, tapi harus diuji pembuktian tersebut. Sehingga tidak mirip sinetron “Sengsara Bawa Nikmat”.

Pemegang amanah harus konsekwen serta tidak sertamerta menggelontarkan dana PMN. Jika hal ini dipaksakan maka tidak tertutup kemungkinan dapat menimbulkan masalah baru.

Demikian disampaikan salah aktivis Suara Rakyat Merdeka, Anggiat Saragih SH yang disampaikan secara tertulis kepada RADARINDO.CO.ID belum lama ini.

“Menarik sungguh menarik jika mengkaji instrumen BUMN karena tidak terlepas dari urusan manajemen dan finansial,” ujar Anggiat Saragih.

Baca juga : Komisi III DPR RI Monitor Kasus Dugaan Korupsi dana BOS Disdik Pemprov Sumut

Jika benar, tandasnya lagi, dana PMN bukan untuk menambal kerugian perusahaan BUMN apakah itu benar dan bagaimana jika ternyata Injeksi dana PMN itu terbukti diberikan pada BUMN yang merugi.

“Bagaimana SOP atau kriteria pemberian dana PMN sedangkan ada BUMN Bidang Perkebunan yang menerima kucuran dana PMN sangat besar jumlahnya. Apakah itu dibenarkan oleh peraturan perundang undangan,” ungkap Anggiat dengan nada mengkritik.

Statemen Meneg BUMN Erick Thohir dinilai semakin liar terkesan Ngawur sehingga perlu diuji dan diusut realisasi dana PMN dengan dana triliun rupiah. Jika tidak hal ini tidak disikapi maka tidak tertutup kemungkinan dapat membahayakan perusahaan negara.

“Atau kita rakyat Indonesia diam dan terus selamanya diam tanpa melakukan fungsi pengawasan. Jika kita NATO maka tunggu saatnya BUMN bakal digerogoti tikus -tikus berdasi,” tegasnya lagi.

Mari kita simak apa yang sedang terjadi di tubuh manajemen PT Indofarma belakangan ini viral menjadi buah bibir publik. Perusahaan tersebut sakit namun mendapat injeksi dana PMN. Bagaimana dengan pernyataan Meneg BUMN diatas bahwa PMN bukan digunakan menambal rugi perusahaan.

Sedangkan dari sisi lain, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan atas pendapatan, biaya dan investasi BUMN dan badan lainnya, dimana ditemukan antara lain PT Indofarma Tbk dan PT IGM (anak perusahaan PT Indofarma Tbk) melakukan pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan dan penjualan tanpa analisa kemampuan keuangan customer atau fraud, sehingga mengakibatkan potensi kerugian sebesar Rp146,57 miliar.

Direktur Utama Indofarma Yuliandriani, menyatakan bahwa berdasarkan hasil audit BPK RI ditemukan indikasi terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan Perseroan. Temuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan audit investigasi.

Pada 20 Mei 2024, BPK RI telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif mengenai Pengelolaan keuangan perseroan, anak perusahaan, dan instansi terkait lainnya untuk periode 2020 hingga 2023 kepada Jaksa Agung di Kejaksaan Agung.

Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 kepada lembaga perwakilan DPR RI hari ini (4/6). IHPS II Tahun 2023 juga mengungkapkan hasil pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK dari 2005 hingga 2023 telah sesuai rekomendasi sebesar 78,2%.

“Dari tindak lanjut tersebut, BPK telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara berupa penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan atas hasil pemeriksaan tahun 2005 hingga 2023 senilai Rp136,88 triliun,” ungkap Ketua BPK, Isma Yatun, dalam kegiatan penyampaian IHPS II Tahun 2023 yang berlangsung dalam Sidang Paripurna DPR di Jakarta.

Sejumlah kalangan aktivis LSM di Medan menyesalkan fungsi dan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya ada edukasi hingga tindakan, dengan cara mengusut dana PMN yang diserahkan ke beberapa BUMN salah satunya adalah kepada PTPN I Langsa.

Beberapa aktivis LSM mencurigai pemberian dana PMN salah satunya ke PTPN I Langsa selain telah mendapat fasilitas kredit dari sejumlah bank swasta dan pemerintah.

“Apa yang menjadi alasan mendasar sehingga Direktur Utama PTPN III Holding memberikan dana PMN ke PTPN I Langsa. Beberapa LSM dan masyarakat Aceh Timur telah membuat pernyataan tertulis disampaikan ke sejumlah media,” tuturnya.

“Bahkan, pada saat itu Direktur Utama PTPN I terkesan mengabaikan Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga wajar saja jika publik mendesak KPK dan Komisi III DPR RI mengusut aliran dana serta realisasi dana PMN ke sejumlah BUMN.

Tidak tertutup kemungkinan, program PMN diberitakan kepada perusahaan yang tidak sepantasnya. Bahkan lebih urgen lagi, penyidik harus berani menyelamatkan keuangan negara dengan meminta pertanggungjawaban oknum Direksi dan Komisaris.

Hal yang tidak kalah serunya lagi, kenapa DPR merestui Kemenkeu berikan PMN sebesar Rp27 Triliun. Ada apa?. Salah satunya Holding farmasi, PT Bio Farma mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp68.001.537.000 berdasarkan persetujuan Komisi XI DPR RI dan Kemenkeu.

Toto Pranoto menilai PMN Bio Farma meski tengah dilanda kasus pinjol anak usaha tidak bisa dilepaskan sebagai upaya negara menjaga ketahanan sektor kesehatan. Sehingga PMN ini tidak hanya terkait anak atau induk holding BUMN saja namun juga keberlangsungan ekosistem kesehatan.

Namun demikian penambahan modal negara ini harus disertai kajian dari semua aspek termasuk aspek pengawasan hingga penerapan Good Corporate Governance (GCG).

Sementara terkait persoalan Pinjol di BUMN BIo Farma, Anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro mengatakan PMN ini berbentuk non-tunai dan dibutuhkan untuk mendukung keberlangsungan BUMN sektor kesehatan. namun di sisi lain, Komisi XI juga mendorong perbaikan pengelolaan keuangan BUMN yang diikuti dengan audit BPK dan BPKP serta roadmap bisnis.

Hingga berita ini dilansir, Dirut Holding PTPN III maupun mantan Dirut PTPN I Langsa, GH belum bersedia memberikan kontribusi.

(KRO/RD/TIM)