Ketum Terima Berkas Lahan Sengketa PTPN 7 dari DPW IWOI Lampung

118

RADARINDO.co.id – Lampung : Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Lampung didampingi pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Lampung Selatan, menyerahkan berkas lahan seluas 329 hektar, di Tanjung Kemala Desa Tamansari, Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, yang masih berpolemik dengan PTPN 7, kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IWO Indonesia.

Baca juga : Kurir Sabu 16 Kg Divonis Bebas

Berkas tersebut diserahkan Sekretaris DPW IWOI Lampung, Ferry Faujin, didampingi Ketua DPD IWOI Lampung Selatan Hari Prasetyo Wibowo beserta jajaran pengurus DPD IWOI Pesawaran kepada Ketua Umum (Ketum) DPP IWOI, NR Icang Rahadian SH MH di Jalan Inpeksi Kalimalang, Tower Mahakam Desa Wangunharja, Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Rabu (09/8/2023).


Ketua DPP IWO I, Nr Icang Rahadian, SH MH mengatakan siap dan akan turun langsung secara aktif dalam membantu masyarakat adat Pesawaran memperjuangkan haknya, terhadap kepemilikan lahan, yang kini masih dikuasai pihak PTPN 7  Way Berulu, Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

”Intinya saya siap membantu sepenuhnya atas upaya memperjuangkan masyarakat adat di Pesawaran terhadap upaya kepemilikan lahannya, yang saat ini masih dikuasai oleh pihak PTPN 7,” ucap Icang.

Apalagi sambungnya, setelah dia mempelajari dan menelusuri akan keberadaan lahan yang disengketakan tersebut, ternyata masih ada keterlibatan garis keturunan dari kakek leluhurnya yang dimakamkan disana, yang terkait dengan kepemilikan lahan sengketa tersebut

”Jadi setelah saya telusuri dan pelajari akan lokasi lahan sengketa itu, ternyata disitu masih ada keterkaitan dengan bagian lahan milik leluhur saya yang ada di Pesawaran. Artinya disini masih ada kaitan benang merahnya dengan saya, dan ini wajib harus saya perjuangkan,” tegasnya.

Terkait dengan upaya yang akan dilakukan dalam memperjuangkan hak kepemilikan masyarakat adat terhadap lahan sengketa tersebut, pihaknya akan segera mengambil langkah membawa masalah ini ke ranah hukum, dengan upaya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara ( PTUN ) untuk mengajukan uji material terhadap hak legalitas terhadap bukti sertifikat HGU terhadap kepemilikan lahan tersebut.

Baca juga : Kejati Aceh Periksa 100 Saksi Dugaan Korupsi PSR Rp75,6 miliar

”Saya juga akan berusaha mendorong DPR RI dalam hal ini Komisi II dan III untuk berperan aktif dalam mengambil langkah konkrit, membantu serta memfasilitasi masyarakat adat Pesawaran dalam upayanya menyampaikan pengaduan atau aspirasinya kepada para wakil rakyat tersebut,” ujarnya Sementara, Penasehat IWO I Kabupaten Pesawaran, Saprudin Tanjung mengucapkan terimakasih kepada Ketum IWOI Pusat yang responsif dalam menyikapi polemik terhadap persoalan lahan tersebut. (KRO/RD)