RADARINDO.co.id – Medan : Menteri Pariwisata (Menpar) RI, Widiyanti Putri Wardhana, menuai gunjingan usai meminta air galon untuk mandi saat kunjungan ke pelosok daerah.
Hal tersebut viral setelah dibongkar akun @makassar.info, bahkan disebut langsung oleh seseorang yang mengaku sebagai pegawai Kemenpar. Publik pun ramai mengkritik gaya hidup menteri yang dikenal super tajir ini.
Baca juga: Plt Kapolrestabes Medan Hadiri Syukuran HUT ke-70 Lantas Bhayangkara
Menurut warganet, Widiyanti kerap membuat permintaan merepotkan saat kunjungan kerja. Salah satunya saat kunjungan ke Labuan Bajo. Dia disebut meminta air galon bukan untuk diminum, melainkan untuk mandi.
Komentar miring pun bermunculan. Banyak yang membandingkannya dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang dikenal sederhana namun fasih berbahasa Inggris.
Bukan sekali ini Widiyanti terseret kontroversi. Sebelumnya, dia sempat dihujat karena kemampuan bahasa Inggrisnya yang dinilai kurang memadai saat berpidato di forum internasional The Economic Insights 2025.
Meski sering menuai kritik, dia tetap dipertahankan Presiden Prabowo Subianto sebagai Menpar sejak dilantik pada 21 Oktober 2024. Dibalik semua kontroversi, satu hal yang tak bisa dipungkiri, Widiyanti adalah menteri terkaya di kabinet Prabowo.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 9 Desember 2024, dia tercatat memiliki harta lebih dari Rp5,4 triliun. Jumlah ini bahkan melampaui kekayaan Presiden Prabowo, Rp2 triliun.
Baca juga: Ini Manfaat Jalan Kaki Setelah Makan
Widiyanti lahir di Singapura pada 8 Desember 1970. Dia merupakan putri konglomerat Wiwoho Basuki Tjokronegoro, pendiri Grup Teladan Resources yang bergerak di tambang, energi, dan perkebunan.
Suaminya, Wisnu Wardhana, juga bukan orang sembarangan. Dia adalah pengusaha papan atas sekaligus mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo–Gibran.
Widiyanti sendiri menempuh pendidikan di Pepperdine University, Amerika Serikat, jurusan Administrasi Bisnis, dan sempat berkarier di sektor swasta sebelum masuk kabinet. (KRO/RD/Komp)
