RADARINDO.co.id – Jakarta : DPR menyoroti pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) Pengawas Pengelolaan Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK).
Menurut DPR, kontribusi PPKGBK ke negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam 10 tahun terakhir hanya sekitar 0,1 persen dari aset yang dikelola senilai Rp347 triliun.
Baca juga: Polisi Bongkar Pabrik Uang Palsu di Bekasi
“Asetnya Rp347 triliun, pendapatan 10 tahun hanya Rp435 miliar, kenapa kecil sekali. Apakah direksinya tidak punya strategi sebagai bisnis,” kata anggota Komisi XIII DPR, Mafirion dalam keterangannya, Kamis (27/3/2025), melansir kompas.
Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menambahkan, kalau kondisinya begini terus tentu akan merugikan negara kedepannya.
“Ini asetnya begitu seksi tapi dapatnya cuma segini. Kalau begitu orang yang mimpin tidak perlu sekolah tinggi-tinggi amat untuk jadi Dirut PPKGBK. Kan cuma nyewa-nyewa dan nyewa, tidak ada pengembangannya,” tukas Mafirion.
Komisi XIII DPR RI akhirnya sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) PPKGBK dan PPK Kemayoran. “Komisi XIII DPR RI sepakat membentuk Panja Pengawasan pengelolaan PPKGBK dan PPK Kemayoran untuk mendapatkan laporan secara rinci data pendapatan dan kontribusi PNBP,” ungkap Wakil Ketua Komisi XIII Rinto Subekti.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira mengungkapkan, pembentukan Panja menjadi langkah awal yang penting untuk mengevaluasi kinerja PPKGBK yang dinilai tidak bagus. “Langkah awal komisi XIII akan membentuk Panja Pengelolaan aset negara PPKGBK,” katanya.
Baca juga: Bikin Rugi Rp549 miliar, KPK Tahan 2 Tersangka Kasus LPEI
Andreas menyebut, Panja akan dibentuk setelah lebaran 2025. Pasalnya, DPR sedang menjalani masa reses sampai 16 April 2025. Menurutnya, dibentuknya Panja tersebut juga akan membahas terkait nasib Jakarta Convention Center (JCC) yang ditutup pengelolaannya setelah diambil alih oleh PPKGBK. (KRO/RD/Komp)
 Pengawas Pengelolaan Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK)){kind=link}