Revisi UU Penyiaran Dianggap Ancam Kerja Pers

13

RADARINDO.co.id-Jakarta : Sejumlah jurnalis dan pekerja media menggelar aksi demo penolakan Revisi UU Penyiaran didepan gedung DPR/MPR RI, Jakarta. Massa menganggap pasal-pasal dalam RUU tersebut bisa mengancam kerja pers.

Baca juga : Kapolda Sumut Tanam Pohon di Mapolres Belawan

“Pasal-pasal di (Revisi UU) Penyiaran itu mengancam karena banyak sekali larangan media untuk melakukan peliputan, salah satunya investigasi, lalu ada pasal larangan bisa dikenai pasal berita bohong, pencemaran nama baik, sementara pasal itu sudah dicabut oleh MK,” kata Sekjen Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Bayu Wardhana, melansir detik, Rabu (27/5/2024).

Artinya lanjut Bayu, pihaknya selaku komunitas pers menolak revisi UU tersebut karena dianggap mengganggu atau akan menyusahkan pekerjaan pers selaku sosial control.

Bayu memberi contoh sejumlah kasus yang bisa terungkap karena peran pers. Salah satunya adalah kasus pembunuhan berencana oleh mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo.

Baca juga : Kades Manunggal Lakukan Penataan Wilayah

“Saya ambil contoh saja ya, kasus Sambo. Tak ada pers, tak ada investigasi, kita hanya tahu bahwa itu cuma sekadar perselingkuhan, kedua kasus donasi ACT, Aksi Cepat Tanggap itu, yang ternyata dikorupsi oleh pengurusnya, kalau tak ada investigasi, masyarakat tidak tahu dan korupsi itu akan terjadi terus,” ujarnya.

Bayu mempertanyakan di mana dampak buruknya dari jurnalisme investigasi bagi masyarakat. Dia mengatakan investigasi berdampak buruk bagi koruptor. “Tapi untuk masyarakat itu tidak pernah ada dampak buruknya, selalu memberi dampak baik,” terangnya.

Dia mengatakan organisasi AJI tidak dilibatkan dalam penyusunan RUU tersebut. Bahkan, lanjutnya, Dewan Pers juga tidak dilibatkan. “Itu dilakukan diam-diam, drafnya itu muncul karena bocor, kalau tak bocor kami juga tak tahu,” jelasnya (KRO/RD/Dtkn)