RADARINDO.co.id – Medan : Beredar surat panggilan penyidik Polres Langkat untuk minta keterangan Kepala BPDASHL Wampu Sei Ular, Kadis Kehutanan Pemprov Sumut dan Kepala UPT KPH Wilayah I Stabat, tertanggal bulan Maret 2022.
Pemanggilan tersebut ditandatangani AKP Muhammad Said Husen. Selain itu penyidik juga melayangkan surat panggilan ke sejumlah Kelompok Tani Hutan (KTH), atas laporan Ketua Masyarskat Cinta Keadilan (MCK) Ahmad Fauzi tentang dugaan penyalahgunaan anggaran penanaman hutan mangrove.
Baca juga : JAMPIDSUS Kejaksaan Agung Diminta Usut Dugaan Korupsi Dana Mangrove Rp406 Miliar
Pelapor mencurigai dugaan tindak pidana korupsi program reboisasi hutan Mangrove dalam kondisi kritis bersumber dana APBN TA2022 sebesar Rp391.500.000.000.
Program yang dialokasikan dalam DIPA Ditjend BPDASHL Kementerian LHKRI seluas 15.000 ha diantaranya provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan BPDASHL Wampu Sei Ular.
Sumber Masyarakat Pemerhati Lingkungan dan Hutan Sumatera Utara, menyebutkan diduga terjadi penyalahgunaan dana APBN atas program reboisasi hutan manggrove oleh orang- orang yang kebal hukum.
Sesuai SK Menteri LHK RI Nomor: 353/MENLHK/SETJEN/DAS.I/8/2020 tentang Operasional Padat Karya Penanaman Mangrove TA 2020 bersumber dana APBN sebesar Rp406.177.500.000.
Dengan rincian untuk rehabilitasi penanaman Mangrove sebesar Rp391.500.000.000 dengan luas areal tanam 15.000 Ha yang tersebar diseluruh Indonesia diantaranya di provinsi Sumatera Utara.
Terdiri dari Kepala BPDASHL bersama Kadis Kehutanan Provsu serta UPTD selaku penanggung jawab wilayah. Diantaranya areal penanaman Mangrove yang berada di Kelurahan Nelayan Indah, Kota Medan dan Kecamatan Pangkalan Susu, dan Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat.
Sesuai laporan pengaduan Masyarakat Cinta Keadilan (MCK) nomor: 012/I/MCK/LP/22 tanggal 17 Januari 2022 an. A. Fauzi ke Polres Langkat. Dimana BPDASHL Wampu Sei Ular telah dilaporkan adanya perambahan hutan mangrove di Kelurahan Beras Basah, Kec. Pangkalan Susu, Langkat.
“Di Kelurahan Nelayan Indah kota Medan antara KTH Pokdakan Maju Bersama seluas 50 ha dengan Khazanah Mangrove seluas 48 ha, diduga tidak dilakukan penanaman Mangrove alias fiktif”, ujar sumber.
“Terdapat areal tanam yang diduga tumpang tindih di satu lokasi antara Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan KTH lainnya, termasuk KTH yang telah di sahkan oleh Kepala BPDAS HL Wampu Sei Ular seperti yang terjadi Kelurahan Nelayan Indah Kota Medan antara KTH Pokdakan Maju Bersama seluas 50 Ha dengan KTH Khazanah Mangrove seluas 48 Ha,” ujar sumber dengan tegas.
Lebihlanjut dijelaskan, areal tanam serta RAB maupun Peta Lokasi Tanam yang diajukan para KTH ke BPDAS HL Wampu Sei Ular diduga tidak sesuai karena tidak adanya areal yang mau ditanami. Serta diduga terjadi tumpang tindih dilakukan secara terencana.
Lokasi tanam di Desa Alur Cempedak, Kecamatan Pangkalan Susu dan Kabupaten Langkat. Oknum Kepala Desa Alur Cepedak Ridho Ginting mengatakan tidak ada sosialisasi dan plang atas program Penanaman Magrove. Anehnya, sejumlah KTH mengajukan luas areal tanam yang disahkan 671 Ha.
Sedangkan luas desa tersebut saja hanya 410 Ha. Berikut luas para KTH diantaranya KTH Maju Pelawi seluas 76 dan 200 Ha. KTH Sepakat Berkarya seluas 200 Ha dan KTH Tunas Baru seluas 195 Ha.
Sesuai SK 353 dijelaskan bahwa untuk biaya penanaman sebesar Rp391.500.000.000.
Biaya penanaman sebesar Rp26.100.000 per Ha. Bahwa penanaman pohon Mangrove diareal dimaksud diduga tumpang tindih disatu lokasi antara Kelompok Tani Hutan (KTH) diantaranya terjadi di Kelurahan Nelayan Kota Medan antara KTH Pokdakan Maju Bersama seluas 50 Ha dengan KTH Khazanah Manggrove seluas 48 Ha.
“Keanehan lain terjadi di Desa Alur Cempedak, Kecamatan Pangkalan Susu, Langkat. Kemudian terdapat bibit Mangrove yang mati akibat terendam air. KTH pimpinan Marwan Lubis dan kawan- kawan di Kelurahan Belawan terdapat beberapa lokasi yang tidak ditanami salah satunya di Paluh Sanai, Kec. Pangkalan Susu, Langkat seluas 305 Ha, Kelompok Koperasi Wahana Hijau yang dipimpin M. Naser seorang mantan Kepala Desa Pangkalan Siata,” katanya dengan nada serius.
“Biaya penanaman sebesar Rp26.100.000 per Ha, namun anehnya dana tersebut diduga diserahkan Rp10 sampai Rp11 juta saja setiap Ha, diduga dijadikan azas manfaat untuk memperkaya diri secara bersama- sama,” tegasnya lagi.
Berikut nama KTH yang merealisasikan kegiatan penanaman sebesar Rp26.100.000. Namun tidak sesuai dengan fisik dilapangan sehingga berpotensi terjadinya manipulasi dan kerugian uang negara antara lain Pokdakan Maju Bersama, Kelurahan Nelayan Indah, Kota Medan seluas 50 Ha sebesar Rp1.305.000.000.
Kelompok Khazanah Mangrove, Kampung Chaidir, Kelurahan Nelayan Indah, Kota Medan seluas 45 Ha sebesar Rp1.252.800.000. Kelompok Marwan Lubis, Kelurahan Belawan Kota Medan. Serta ada kelompok yang tidak diketahui jumlah penerimaan Pagu dan namanya, sehingg mirip siluman.
Sepakat Berkarya, Desa Alur Cempedak, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat seluas 200 Ha sebesar Rp5.220.000.000. Tunas Baru, Desa Alur Cempedak, Kec. Pangkalan Susu, Langkat seluas 195 Ha sebesar Rp5.089.500.000.
Maju Pelawi, Desa Alur Cempedak, Kec. Pangkalan Susu seluas 200 Ha sebesar Rp5.220.000.000. Sejahtera Hijau, Desa Pangkalan Siata, Kec. Pangkalan Susu, Langkat seluas 114 Ha sebesar Rp2.975.400.000.
Peduli Pesisir, Kelurahan Beras Basah/ Desa Pangkalan Siata, Kec. Pangkalan Susu, Langkat seluas 204 Ha sebesar Rp5.324.400.000.
Bersatu, Kelurahan Alur Dua, Kec. Sei Lepan, Langkat seluas 92,87 Ha sebesar Rp2.423.907.000. Koperasi Wahana Hijau, Desa Pangkalan Siata, Kec. Pangkalan Susu, Langkat seluas 305 Ha sebesar Rp7.960.500.000.
Polres Langkat sudah mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp Tugas/124/II/RES.5.6/2022/Reskrim dikeluarkan pada tanggal 02 Februari 2022, ditandatangani AKP Muhammad Said Husen, atas laporan A. Fauzi.
Penyidik menintai keterangan beberapa oknum KTH, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Wampu Sei Ular, untuk dimintai keterangan, tanggal 18 April 2022 atas laporan pengaduan Masyarakat Cinta Keadilan, tanggal 17 Januari 2022.
Memanggil Solihin, Desa Pintu Air, Kec. Pangkalan Susu, Langkat, untuk dimintai keterangan, laporan tanggal 17 Januari 2022.
Hendra, Lorong Ali, Dusun 4, Desa Alur Cempedak, Kec. Pangkalan Susu, Langkat untuk dimintai keterangan, tanggal 17 Januari 2022.
Ka. UPT KPH Wilayah I Stabat, untuk dimintai keterangan tanggal 17 Januari 2022. Kadis Kehutanan TK I Prov. Sumut tanggal 17 Januari 2022. Yenti SIM alias Ayen, Jln Pahlawan No. 58 Desa Bukit Jengkol, Kec. Pangkalan Susu, Langkat, tanggal 17 Januari 2022.
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BPDASHL Wampu Sei Ular seharus ikut mendesak penyidik untuk mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran proram reboisasi kawasan hutan Mangrove yang diduga melibatkan KTH.
“Kapolri diminta turun tangan guna mengusut dugaan korupsi dana penanaman hutan mangrove miliaran rupiah diduga jadi azas manfaat oleh oknum tertentu,” ujar A. Fauzi.
Berkaitan tudingan korupsi penanaman hutan mangrove, BPDASHL Wampu Sei Ular menjelaskan melalui surat resmi disampaikan ke alamat redaksi RADARINDO.co.id tertanggal 12 April 2023, Horas Sianturi, tanpa kop surat dan tanpa stampel.
Sehubungan dengan surat saudara nomor 55.A/RADARINDO.CO.ID/K/IV/2023 tanggal 06 April 2023 perihal konfirmasi antara lain:
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BPDASHL bukan bapak Horas, KPA untuk kegiatan yang saudara maksud berada pada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia.
2. Untuk lokasi penanaman antara kelompok pelaksana dengan kelompok pelaksana lainya yang ditetapkan oleh BRGM tidak terdapat lokasi yang tumpang tindih. Setiap usulan dari masing-masing kelompok diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
Baca juga : Sertifikat Tanah Tak Dikembalikan, Nasabah Bakal Laporkan BRI Unit Perdagangan
3. Masing-masing kelompol pelaksana, anggaran pelaksana penanaman besaranya disesuaikan pola tanam sesuai dengan kondisi masing- masing lokasi. Nama- nama KTH yang saudara sebutkan tidak ada kelompok yang kegiatan penanaman sebesar Rp26.100.000 per hektar, sehingga besaran alokasi anggaran yang dimaksud tidak ada satupun yang benar. Tidak ada kelompok yang namanya kelompok Marwan Lubis dan kelompok tidak tidak diketahui namanya mirip siluman.
4. Terkait pemanggilan oleh Polres Langkat, bahwa Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Wampu Sei Ular telah memenuhi panggilan tetsebut dan telah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan.
BPDASHL Wampu Sei Ular, telah memberi klarifikasi dan atau Hak Jawab kepada RADARINDO.co.id membantah KPA dan nama kelompok Marwan Lubis. (KRO/RD/TIM)
