HNSI Medan Pertanyakan BB 4 Kapal Asing Dititipkan ke Gudang Milik Swasta

32

RADARINDO.co.id – Medan : Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Medan, Rahman Gapiqi, SH bersama Ketua Rukun Bagan Deli, Safrijal, mempertanyakan soal barang bukti (BB) 4 unit kapal asing yang sandar di dermaga milik swasta, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Provinsi Sumatera Utara.

Diketahui, empat unit kapal asing tersebut merupakan hasil tangkapan Aparat Penegak Hukum (APH) lantaran memasuki kawasan perairan Indonesia. Namun belum ada hasil konfirmasi tindak lanjut apakah kapal-kapal tersebut merupakan hasil tangkapan tahun 2023 lalu atau awal tahun 2024.

Baca juga : PAD Pemprov Sumut “Bocor” Konon Lewat Dapur Sumur Kasur (3)

“Kami sudah konfirmasi kepada Kajari Belawan melalui Kasi BB, terkait empat kapal ikan asing diduga dari Negara Malaysia yang ditangkap APH di kawasan perairan Indonesia, Selat Malaka – 571 itu apakah tahun 2023 lalu atau awal tahun 2024 ini. Namun belum ada tanggapan,” ucap Ketua HNSI Kota Medan, Rahman Gapiqi, Sabtu (22/6/2024).

Lantaran tidak mendapat tanggapan, HNSI Rukun Bagan Deli Safrijal dan Ketua HNSI Kota Medan Rahman Gapiqi SH berserta pengurus lainnya, turun ke Gabion untuk mengecek di salah satu gudang milik swasta yang disebut-sebut gudang bengkel.

Dari gudang tersebut ditemukan ada empat unit kapal ikan asing diduga hasil tangkapan APH yang dititipkan ke gudang tersebut dengan nomor lambung kapal SLFA5178, PSF2542, SLFA5183, dan KHF 1355.

Baca juga : Bupati Samosir Bersama Panitia PON Aceh-Sumut Tinjau Venue Voli Pasir

Menurut Rahman Gapiqi, pihaknya telah konfirmasi kepada penyidik PSDKP Belawan bahwa ada 4 unit kapal ikan ditangkap saat sedang mencuri ikan di perairan Indonesia. Dua unit diantaranya ditangkap PSDKP, satu unit ditangkap TNI AL, dan satu unit lainnya ditangkap Dit Polairud.

“Yang menjadi pertanyaan, kenapa kapal-kapal dalam proses hukum bisa diletakkan di gudang milik swasta. Sesuai aturan hukum, seharusnya kapal-kapal hasil penangakapan itu diletakkan di pelabuhan-palabuhan perikanan milik negara, ataupun dermaga milik APH,” tegas Rahman Gapiqi.

DPC HNSI Kota Medan akan terus mengawal dan mengawasi proses hukum kapal-kapal tersebut, dan berharap agar APH untuk transparan sehingga kedepannya tidak ada kesalahpahaman.

“Sesuai perintah Ketum DPP HNSI, Laksamana Sumarjono, melalui DPD HNSI Sumut, kami diminta untuk melihat kondisi kapal-kapal tangkap tersebut. Jadi kami minta pihak APH untuk transparansi ke publik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Apalagi kami menduga ada kongkalikong oleh oknum APH. Dari itu kami akan menyurati Kementrian dan Kapolri,” tutup Rahman Gapiqi. (KRO/RD/Jumadi)