RADARINDO.co.id – Sumenep : Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) memanggil 12 kepala desa (kades) di Kabupaten Sumenep untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024.
Baca juga: Kejagung Didesak Usut Tuntas Kasus Sritex
Kasi Penkum Kejati Jatim, Windhu Sugiarto, membenarkan adanya pemanggilan tersebut. “Benar. Nanti tim akan melakukan permintaan keterangan di Kejari Sumenep,” ucap Windhu, Selasa (03/6/2025), melansir kompas.
Menurut Windhu, pemanggilan ini dilakukan dalam rangka pendalaman penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait realisasi program yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Para kepala desa yang dipanggil diminta membawa sejumlah dokumen penting. Antara lain dokumen pengajuan, pelaksanaan, pencairan dana, data penyedia jasa bahan bangunan, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program BSPS.
Pemeriksaan terhadap para kepala desa dilakukan secara terpisah di dua lokasi berbeda. Sebanyak tujuh kepala desa diperiksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, sedangkan lima lainnya dimintai keterangan di Kantor Kejati Jawa Timur di Surabaya.
Pemeriksaan di Kejari Sumenep dijadwalkan berlangsung dalam dua tahap, yakni Selasa dan Rabu. Sementara itu, pemeriksaan di Kejati Jawa Timur dilakukan Selasa.
Baca juga: Dirut Bank Sumut Dipanggil Kejagung Hanya Jadi Saksi Kasus Kredit Macet PT Sritex
Lima kepala desa yang diperiksa di Kejati Jatim berasal dari Desa Ketawang Larangan, Braji, Gedungan, Babbalan, dan Dungkek. Adapun tujuh kepala desa lainnya yang diperiksa di Kejari Sumenep berasal dari Desa Nonggunong, Pabian, Kalisangka, Sumber Nangka, Jambuir, Tarebung, dan Karang Tengah.
Pemanggilan ini merupakan bagian dari lanjutan proses penyelidikan untuk mengungkap adanya dugaan penyalahgunaan dana BSPS, yang seharusnya digunakan untuk perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah Sumenep. (KRO/RD/Komp)
