RADARINDO.co.id-Sergai: Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi RI di Jakarta diminta segera menurunkan Tim Investigasi dari Inspektorat handal agar memeriksa sejumlah oknum pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Sumatera Utara.
Hal tersebut berkaitan dugaan penyalahgunaan penggunaan Biaya Operasional Kesetaraan (BOK) bahwa pihak PKBM selaku penerima dana BOK namun di lembaga PKBM tersebut diduga tidak mengadakan proses belajar mengajar.
Baca juga : Dana BLT-DD TA2021 Desa Baru Siak Hulu, Disinyalir Tak Tepat Sasaran
Dana BOK seyogyanya untuk membiayai pembelajaran Pendidikan Non Formal (PNF). Namun fakta dilapangan malah sebaliknya. Berpotensi melakukan manipulasi dan kebohongan publik.
Pihak Lembaga PKBM bersama oknum Dinas Pendidikan diduga kuat sudah melakukan “Kejahatan” berencana yang mengakibatkan uang negara “bobol” miliaran rupiah setiap tahun.
Untuk itu, sudah saatnya Menteri Pendidikan agar segera menurunkan Tim Inspektorat handal namun jujur. Tujuanya untuk menyelamatkan keuangan negara yang diduga disalahgunakan oknum -oknum tertentu.
Serta memberikan efek jera bagi para pelaku dan penegakan Supremasi Hukum (Law Enforcement) terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.
Kenapa harus tim Inspektorat yang handal dan bukan tim “abal-abal”. Artinya bukan oknum Inspektorat yang datang, duduk, membuka berkas lalu serfi-selfi alias poto-poto. Kemudian cari tempat makan yang paling enak dan santai dan makan durian Ucok, agar semuanya beres.
Maksudnya, misi pemeriksaan sangat berpotensi kabur dan cenderung gagal total karena indikasi “kongkalikong”, dan atau suap. Sehingga pemeriksaan tidak objektif lagi.
Bahkan rentan dengan perbuatan konspirasi dengan melakukan “Kejahatan” secara bersama-sama untuk memperkaya diri, merugikan negara dan melawan hukum.
Statemen tegas ini disampaikan sumber masyarakat kepada Lembaga Republik Corruption Watch (RCW) Medan -Indonesia di kantor KORAN RADAR GROUP belum lama ini.
Sumber yang tidak mau disebutkan namanya itu mengutarakan, alokasi anggaran BOK di Sumatera Utara miliaran rupiah setiap tahun sehingga perlu dilakukan pengawasan oleh LSM/NGO dan media.
“Dana BOK di Sumut diduga telah dijadikan ajang memperkaya diri, serta dilakukan secara berencana dan bersama-sama oleh oknum pengelola PKBM”, ungkapnya kepada RADARINDO.co.id GROUP KORAN RADAR.
Oleh karena itu, ujar sumber, pelaku bisa diancam hukuman berat dan dimiskinkan dengan menyita semua hasil kejahatan.
Tim Inspektorat harus handal dan jujur. Maka hasil temuan harus diberi tindakan tegas.
“Jika terbukti tidak ada proses belajar mengajar (fiktif) maka Menteri Pendidikan diminta bertindak tegas. Agar dana yang diterima selama 3 tahun secara berturut-turut harus dikembalikan ke kas negara,” ungkap sumber tegas.
Tidak hanya itu, setiap lulusan dari PKBM tersebut dinyatakan cacat hukum. Artinya ijazah yang diterima tidak sah karena diperoleh dengan tidak melalui proses belajar mengajar, diduga sarat manipulasi dan kebohongan, tuturnya.
Terkait laporan masyarakat, Tim Investigasi Lembaga RCW Medan telah turun ke disejumlah Kabupaten/Kota se -Sumatera Utara. Salah satunya di Kabupaten Serdang Bedagai, karena ada PKBM yang tidak masuk akal. Sudah melakukan pembohongan publik dengan menghabiskan uang negara.
Diduga kuat, PKBM tersebut tidak melakukan proses belajar mengajar. Padahal dalam PKBM tersebut dalam Cut off Dapodik tahun ajaran 2021/2022 memiliki peserta didik mencapai ribuan orang.
Padahal, setelah dilakukan Investigasi di lapangan, dengan meninjau lokasi PKBM tersebut berada di pedesaan yang jumlah penduduknya diperkirakan tidak mencapai 500 KK.
Sehingga sangat jelas PKBM tersebut diduga melakukan manipulasi dan pembohongan publik. Serta tidak melakukan proses belajar mengajar pendidikan kesetaraan.
Ketika kami konfirmasi kepada sejumlah masyarakat setempat, apakah benar PKBM tersebut melakukan aktivitas belajar mengajar?. Beberapa warga justru tidak tahu apa itu fungsi PKBM dan tidak tahu apa itu pendidikan Kesetaraan.
Sedangkan yang mereka ketahui hanya PAUD. Karena menurut warga Lembaga tersebut hanya mengelola PAUD. Serta kantor PKBM jarang dibuka.
Pantauan KORAN RADAR GROUP ada beberapa Lembaga PKBM diantaranya Al Habib, Nur Habihi, Nur Rahman, Citra, Lisa, Bahari, Putri, Cahaya, Darul Ilmi, Syabili dan lainya.
Sumber KORAN RADAR GROUP menyebutkan, dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum pengurus PKBM tidak adanya proses belajar mengajar.
Bahkan Lembaga RCW telah mencoba konfirmasi ke beberapa Dinas Pendidikan setempat mereka mereka mengakui belum menemukan proses belajar mengajar.
Lembaga RCW GROUP KORAN RADAR akan terus melakukan konfirmasi dan evaluasi guna menyelamatkan keuangan negara atas Biaya Operasional Kesetaraan (BOK) yang diduga disalahgunakan oknum PKBM.
Lembaga RCW dalam waktu dekat akan mengumpulkan semua materi laporan masyarakat. Serta akan segera disampaikan ke pihak aparat penegak hukum.
Lembaga RCW juga telah melakukan konfirmasi secara tertulis ke PKBM se Sumatera Utara, diantaranya Medan, Binjai, Langkat, DS, Sergai, TT, Batubara, Asahan, Tj Balai, Labuhanbatu Utara, dan lain-lain.
Sebelumnya sumber kami mengatakan, dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tahun 2020, 2021 dan 2022 dan atau alokasi Pendidikan Non Formal (PNF) diduga sarat manipulasi kegiatan proses belanjar mengajar.
Realisasi BOP yang dikelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diduga menjadi ajang memperkaya diri. Karena beberapa PKBM terkesan “mendramatisir” peserta didik hingga ribuan orang.
Anehnya, jumlah penduduk atau warga setempat masih mencapai ratusan warga saja. Celakanya lagi, Dinas Pendidikan melalui Kabid dan Kasi Pendidikan Non Formal terkait tidak efektif melakukan fungsi dan pengawasanya dilapangan.
Artinya, ada bukti awal telah melakukan pembiaran terhadap proses belajar mengajar yang dilakukan PKBM sebagai penerima BOP setiap tahun.
Tidak benar dilakukan proses belajar mengajar setiap hari. Bahkan celakanya lagi, sekolah dimaksud tidak pernah buka kantor, kecuali hari-hari tertentu.
“Kami ada yang mengatakan sekolah buka setiap hari dan melakukan kegiatan, tolong sebutkan nama PKBM nya, kapan dan dimana,” ujar sumber yang tidak mau disebutkan namanya, kepada Lembaga RCW GROUP RADARINDO.co.id belum lama ini.
Sebagaimana diketahui, fungsi dan peran instansi terhadap PKBM sebagai penerima dana BOP setiap tahun rentan melakukan manipulasi kepada negara. Indikasi dituding melakukan perbuatan melawan hukum, atas program yang seyogyanya dilaksanakan.
Pendidikan Non Formal adalah program pembelajaran yang terselenggara secara terancang untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap pada diri peserta Didik.
Pendidikan In Formal adalah peristiwa belajar yang terselenggara sedemikian saja secara tidak terancang yang menghasilkan perubahan pengetahuan keterampilan dan sikap pada diri peserta Didik. Dipertegas jalur- jalur pendidikan menurut UU No. 20
Tahun 2003 tentang SISDIKNAS.
Pasal 13 ayat (1) jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
Sesuai dijelaskan No. 2 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas. Pasal 26, ayat (3,4,6) yakni (3). Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan
keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
Ayat (4) Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan,
kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan
pendidikan yang sejenis.
Ayat (6) Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional penilaian.
Makna dan fungsi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan wadah/fasilitator pertemuan antara kebutuhan dan sumber daya belajar, fasilitator pertemuan
antara masyarakat yang berkebutuhan belajar dengan sumber daya belajar sehingga terjadi sebanyak mungkin peritiwa pembelajaran. Tempat dimana kegiatan belajar masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan/keahlian, hobi, atau bakatnya yang dikelola dan diselenggarakan sendiri oleh masyarakat.
PKBM sebagai institusi pendidikan untuk semua warga masyarakat agar bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Baca juga : Peresmian Pondok Pesantren Ayatul Mubarok, KH Munawir Tunjukkan Sikap Kurang Simpatik
Termasuk dalam hal meningkatkan pendapatannya melalui pembelajaran, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masalah-masalah
pendidikan masyarakat serta kebutuhan akan pendidikan masyarakat.
Defenisi PKBM akan terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan belajar yang tidak akan pernah berkahir. Program utama PKBM adalah pendidikan kesetaraan paket A. Pendidikan kesetaraan paket B. Pendidikan kesetaraan paket C. Kelompok bermain. Taman penitipan anak. Kursus dan pelatihan dan pendidikan keaksaraan.
Sedangkan Program Pendukung PKBM adalah taman bacaan masyarakat dan kegiatan pembelajaran masyarakat.
Sumber menjelaskan, dugaan korupsi tengah menjadi target penyidik KPK atas laporan sejumlah masyarakat dan aktivis LSM. Bahwa PNF diduga telah dijadikan ajang manfaat untuk memperkaya diri, melawan hukum dan merugikan keuangan negara. (KRO/RD/TIM)
