RADARINDO.co.id – Medan : Dinas Perhubungan (Dishub) Pemerintah Kota Medan menjadi sorotan masyarakat terkait proses tender sejumlah proyek. Bahkan, sejumlah rekanan/kontraktor mengaku resah atas dugaan mafia proyek menguasai beberapa paket pekerjaan di OPD tersebut.
Menurut sejumlah rekanan yang ditemui dan enggan disebut namanya, beberapa paket pekerjaan bernilai besar di Dishub Medan ‘diborong’ oleh oknum-oknum berpengaruh yang disinyalir memiliki kedekatan dengan petinggi Pemko Medan.
Baca juga: Bupati Langkat Masih Diperiksa Pasca OTT KPK
Akibat proyek-proyek besar telah ‘dikuasai mafia’, paket-paket bernilai kecil seperti pekerjaan penunjukkan langsung, menjadi rebutan para rekanan/kontraktor yang hanya mengandalkan kejujuran.
“Persaingan memperoleh proyek pemerintah, merupakan hal yang wajar. Namun tidak boleh diwarnai klaim kedekatan politik maupun intervensi terhadap proses Lelang,” ujar salah seorang rekanan dan diamini sejumlah rekanan lainnya kepada media, Jum’at (03/7/2026).
Mereka mengaku menerima informasi tentang adanya klaim dari sejumlah pihak yang merasa memiliki pengaruh dalam proses pengadaan. Namun hingga kini informasi tersebut masih sebatas kabar yang berkembang di lapangan dan belum dapat diverifikasi secara independen.
Terpisah, Direktur Eksekutif LIPPSU, Azhari AM Sinik membeberkan, berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP), Dishub Kota Medan mengelola 25 paket pengadaan pada Tahun Anggaran 2026 bernilai ratusan miliar rupiah.
Diantaranya, belanja tagihan listrik Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) sebesar Rp291.064.084.500 dan pelayanan angkutan umum massal Buy The Service (BTS) sebesar Rp92.345.000.000.
Sedangkan sejumlah paket lainnya diantaranya pengadaan dan pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas.
Pengadaan dan pemeliharaan marka jalan, pengadaan cermin tikungan dan perlengkapan keselamatan jalan, pemeliharaan dan pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).
Baca juga: Bebasnya Mafia BBM Subsidi Bukti ‘Tumpulnya Hukum’ di Polres Karimun
Pengembangan sistem parkir elektronik (e-Parking), modernisasi fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor (Uji KIR) berbasis teknologi, dan berbagai kegiatan pendukung transportasi, keselamatan lalu lintas, serta pelayanan perhubungan lainnya.
Namun, hingga berita ini dipublikasikan, Jum’at (03/7/2026) sore, belum ada tanggapan dari pihak Dinas Perhubungan Kota Medan terkait dugaan sejumlah paket pekerjaan dikuasai mafia. (KRO/RD/Tim)
