RADARINDO.co.id – Medan : Dugaan pungutan liar (pungli) pengurusan berkas kendaraan baru di Samsat Medan Utara menggegerkan publik setelah mencuat diberitakan media. Pasalnya, masyarakat merasa dirugikan atas pungutan ‘uang siluman’ yang diduga tidak masuk kas negara tersebut.
Publik menduga, ‘duit haram’ itu masuk kantong pribadi oknum-oknum tidak bertanggungjawab, karena pungutan uang pengurusan berkas kenderaan baru, tidak disertai dengan kuitansi.
Diketahui, setiap bulannya ada ribuan kenderaan baru, baik roda dua maupun roda empat yang mengajukan pengurusan berkas di Samsat Medan Utara. Setiap berkas kendaraan baru, diduga dipungut biaya puluhan ribu rupiah.
Baca juga: Ribuan Berkas Kendaraan Baru Dipungut Biaya Tanpa Kuitansi di Samsat Medan Utara
Untuk roda dua atau motor, diduga dipungut hingga Rp17.000 per berkas. Sedangkan untuk roda empat atau mobil, dipungut Rp23.000 per berkas. Pungutan yang disebut ‘uang kewajiban dan siluman’ itu diluar dari Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP.
Menurut sumber yang mengaku staf Badan Pendapatan Daerah Sumatera Utara (Bapenda Sumut), pungutan uang tersebut berlaku secara terang dan terbuka tanpa ada rasa malu di kantor Samsat Medan Utara.
“Jika dihitung, dugaan gratifikasi yang mengalir setiap bulannya di Samsat Medan Utara senilai Rp460 juta,” ujar sumber yang enggan ditulis namanya kepada media ini, sembari mengatakan bahwa pungli di Samsat Medan Utara bukan cerita baru.
Bukan hanya itu, tak tanggung-tanggung, sumber bahkan membongkar sejumlah borok lainnya, di antaranya terkait menggantungnya dana intensif sebesar Rp38 miliar, dan dugaan Sekretaris Bapenda Sumut, bolos kerja selama berbulan tanpa alasan jelas.
Dalam keterangannya, sumber menyebut ‘uang siluman’ di Samsat Medan Utara cukup mengalir deras. Untuk kutipan uang pengurusan berkas kendaraan baru saja, nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Belum lagi pungutan-pungutan uang lainnya.
Diungkapkannya, setiap bulan ada sekitar 23.000 unit kenderaan dari berbagai jenis dan merek sepedamotor baru serta 3.000 unit mobil baru yang melakukan pengurusan berkas.
Untuk pendaftaran kendaraan baru roda dua sekitar 23.000 unit per bulan ini, diduga dipungut sebesar Rp17.000 per berkas. Sedangkan untuk roda empat sekitar 3.000 unit per bulan, diduga dipungut Rp23.000 per berkas. “Ini di luar PNBP resmi,” ujarnya.
Uang tersebut kata sumber, diterima tanpa kuitansi dengan alasan uang formulir atau uang percepatan. “Uang itu diambil tanpa kuitansi. Alasannya uang formulir, uang percepatan,” ungkap sumber tanpa tedeng aling-aling.
Atas dasar itu, sumber meminta Gubernur Sumut (Gubsu), Bobby Nasution, untuk melakukan pengusutan kasus pungutan yang diduga liar itu di UPT Medan Utara. Pasalnya, kasus tersebut disinyalir sudah berlangsung cukup lama dan berkepanjangan, serta merugikan banyak pihak.
Dalam kesempatan yang sama, sumber juga membongkar bobroknya kinerja Sekretaris Bapenda Sumut, Rudi Adrian Siregar. Dimana, sumber menyebut bahwa Rudi diduga bolos kerja selama 4 bulan, hingga mengakibatkan laju administrasi tersendat. “Sejak Januari 2026, Pak Sekretaris tak ngantor,” tandasnya.
Berdasarkan aturan yang berlaku, PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah secara kumulatif selama 4 bulan (lebih dari 27 hari kerja) dalam setahun dapat dijatuhi sanksi disiplin berat, berupa pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS. Ketentuan ini diatur dalam PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
Selanjutnya, pengurusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB kendaraan saat ini terkesan dimonopoli oleh wilayah Medan Utara.
Baca juga: Kasus ‘Uang Siluman’ Ratusan Juta di Samsat Medan Utara Dibongkar Staf Bapenda
Bahkan, tidak hanya plat BK saja yang dapat diurus BBNKB-nya di Wilayah UPT Medan Utara. Tapi, plat BB juga bisa diurus BBNKB-nya di Wilayah Medan Utara tersebut.
Padahal, plat BB merupakan wilayah untuk Kota Sibolga, Kota Padangsidimpuan, Kota Gunungsitoli, serta kabupaten di sekitarnya. Artinya, pengurusan BBNKB ini ‘dimonopoli’ oleh UPT Medan Utara.
Hingga berita ini dilansir, Senin (18/5/2026), pihak Samsat Medan Utara belum bisa dikonfirmasi untuk dimintai tanggapannya. Gubsu, Bobby Nasution juga belum terkonfirmasi soal tindakannya kedepan dalam menyikapi kasus yang bikin geger itu. (KRO/RD/Tim)
